MAKLUMAT — Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Jemmy Kartiwa Sastraatmadja, menyampaikan sejumlah persoalan yang tengah dihadapi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Hal itu ia sampaikan pada acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI bertajuk Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Tarif Perdagangan yang digelar di Menara Mandiri, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Pada momen ini, Jemmy meluruskan persepsi bahwa permesinan di industri tekstil atau TPT Indonesia seluruhnya sudah usang. “Pertama-tama penting untuk meluruskan stigma permesinan di industri TPT sudah tua, tidak semuanya benar. Faktanya masih banyak pabrik di Indonesia yang masih melakukan reinvestasi, terbukti dengan masih besarnya ekspor TPT Indonesia ke Amerika,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti kebijakan tarif dari Amerika Serikat yang berdampak signifikan terhadap industri. “Hanya dalam dua hari setelah pengumuman kebijakan resiprokal tarif, anggota kami menerima email dan surat dari brand yang meminta hold produksi dan pengiriman, dan adanya juga permintaan diskon 15%,” jelasnya.
Menurutnya, juga diperlukan kesiapan untuk menghadapi demand shock yang serius, mengingat buyer di Amerika Serikat memprediksi adanya penurunan permintaan yang tajam hingga 30%. Ia juga menekankan bahwa dampak dari oversupply produksi serta likuidasi barang-barang yang dibatalkan harus segera dimitigasi guna mencegah kerusakan yang lebih besar pada sektor industri ini.
“Namun di tengah tantangan ini, terdapat potensi solusi yang dapat kita eksplorasi melalui mitigasi resiprokal tarif. Opsi yang menjanjikan adalah menawarkan peningkatan pembelian kapas dari Amerika Serikat yang saat ini hanya 17% dari total pembelian kapas Indonesia menjadi 50%,” ujarnya.
Jemmy berharap dapat memperoleh keringanan tarif ekspor pakaian jadi ke Amerika Serikat dengan memenuhi persyaratan minimum value sebesar 20% sesuai dengan kebijakan yang tertuang dalam executive order Trump. Apabila negosiasi ini berhasil, tarif sebesar 32% yang saat ini diberlakukan, berpotensi diturunkan ke tingkat yang lebih dapat dikelola.
Amankan Pasar Domestik
Selain itu, pengamanan pasar domestik dari limpahan barang dumping akibat kebijakan tarif Amerika Serikat perlu segera dilakukan. Jemmy menekankan perlunya perbaikan regulasi yang masih memiliki celah, termasuk pengembalian aturan label bahasa Indonesia dan SNI (Standar Nasional Indonesia) wajib ke border seperti yang pernah diberlakukan pada tahun 2014 lalu.
“Ini akan membantu mencegah masuknya impor yang tidak sesuai standar dan melindungi industri dalam negeri dari barang ilegal dan tuduhan transhipment yang dituduhkan oleh USTR (United States Trade Representative),” tambahnya.
Jemmy juga meminta dukungan Presiden terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait percepatan tindakan pengamanan anti-dumping dan perdagangan dalam negeri yang saat ini sedang dibahas lintas kementerian. Ia menilai bahwa regulasi yang kuat dan efektif sangat krusial untuk menciptakan persaingan yang sehat dan menghindari praktik perdagangan yang tidak adil.
Menutup paparannya, Jemmy menyoroti isu fundamental yang mempengaruhi daya saing industri ini. “Rata-rata lama sekolah di Indonesia yaitu sekitar 8,9 tahun saja. Struktur angkatan kerja kita didominasi oleh lulusan SD dan ke bawah 35%, lulusan SMP 18,5%, dan lulusan SMA/SMK 35,9%,” jelasnya.
Rendahnya tingkat pendidikan turut memicu berbagai persoalan sosial seperti pernikahan usia dini, perceraian, serta keberadaan anak-anak terlantar, yang semuanya berpotensi memperkuat lingkaran kemiskinan. Dalam konteks ini, industri TPT yang bersifat padat karya dinilai memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam memutus rantai permasalahan tersebut.
“Di banyak negara, industri TPT terbukti efektif dalam memberikan peluang bagi kerja lulusan SMA bahkan SMP. Oleh karena itu, kami mendorong pemerintah dan industri untuk bersama-sama menyusun roadmap yang jelas dan terukur untuk memanfaatkan potensi ini secara maksimal sehingga Indonesia dapat keluar dari middle trap income,” jelasnya.
Komitmen Prabowo
Menanggapi hal tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen dukungannya. “Terima kasih masuk-masukannya ya. Saya benar-benar sadar pentingnya industri pertekstilan. Karena itu kita semua bertekad untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan dari segi kebijakan untuk membantu industri pertekstilan,” ucapnya.
Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi antar lembaga, termasuk menggelar rapat yang dihadiri oleh para direktur utama Himpunan Bank Negara (Himbara), Gubernur Bank Indonesia, Menko Perekonomian, serta Menteri Keuangan. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan arahan kepada Himbara untuk terus mendukung industri padat karya seperti tekstil.
“Jangan khawatir, kita sadar pentingnya industri padat karya. Kita sangat sadar itu. Tapi saya juga ingatkan, kita punya kekuatan domestik, kita punya pasar domestik yang besar, kita punya confidence. Sekarang tinggal management, management dari kami,” tegas Prabowo.
____________
Penulis: M Habib Muzaki | Editor: Ubay NA