MAKLUMAT – Setiap tanggal 1 Juni, masyarakat Indonesia memperingati Hari Lahir Pancasila. Namun, bagi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, peringatan tersebut tidak boleh berhenti pada seremoni dan pidato tahunan.
Dalam refleksi Hari Lahir Pancasila, Senin (1/6/2026), Haedar mengingatkan bahwa tantangan terbesar bangsa saat ini bukan kurangnya peringatan tentang Pancasila, melainkan lemahnya implementasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
“Yang dibutuhkan adalah gerakan politik dan kebangsaan yang kuat, kolektif, dan sistematis untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan nyata,” tegas Haedar dalam keterangan tertulis yang diterima Maklumat, Senin (1/6/2026).
Pernyataan itu sekaligus menjadi jawaban atas pertanyaan yang kerap muncul setiap awal Juni, yakni 1 Juni hari apa. Tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Lahir Pancasila, momen lahirnya dasar negara yang digagas para pendiri bangsa dan hingga kini menjadi fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menurut Haedar Nashir, Pancasila semestinya tidak hanya menjadi slogan politik atau materi pidato pejabat negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila harus tercermin dalam kehidupan pribadi, kehidupan sosial, hingga tata kelola pemerintahan.
Dia menilai praktik politik nasional seharusnya lebih mencerminkan sila keempat Pancasila yang menekankan musyawarah dan hikmah kebijaksanaan. Politik tidak boleh hanya berorientasi pada perebutan kekuasaan atau kemenangan kelompok tertentu.
“Politik harus diarahkan untuk kemaslahatan bangsa dan kepentingan rakyat secara luas,” ujarnya.
Kritik Lembaga Pembina Ideologi Pancasila
Haedar juga menyoroti berbagai lembaga yang dibentuk negara untuk membina ideologi Pancasila. Menurutnya, lembaga-lembaga tersebut perlu memastikan nilai-nilai Pancasila benar-benar melembaga dalam sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pemerintahan.
Meski demikian, dia mengingatkan agar penguatan Pancasila tidak dilakukan melalui pendekatan yang bersifat indoktrinatif. Yang lebih penting adalah membangun etika, orientasi kebijakan, dan cara berpikir yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila.
Dalam pandangannya, Pancasila merupakan ideologi yang moderat. Posisinya tidak berada pada kutub sekularisme dan liberalisme, tetapi juga tidak sejalan dengan marxisme maupun berbagai ideologi ekstrem lainnya.
“Karena itu cara pandang terhadap Pancasila dan kehidupan kebangsaan harus tetap moderat,” katanya.
Pada momentum Hari Lahir Pancasila 2026, Haedar Nashir mengajak seluruh elemen bangsa melakukan evaluasi kritis terhadap berbagai kebijakan negara dan praktik penyelenggaraan pemerintahan.
Dia menilai masih banyak persoalan yang menunjukkan belum optimalnya implementasi nilai-nilai Pancasila. Mulai korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, eksploitasi sumber daya alam, kesenjangan sosial, premanisme, hingga praktik oligarki.
“Apakah sudah ada kebijakan yang signifikan dan sistematis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut dari pusat sampai daerah?” tanyanya.
Haedar menegaskan, implementasi Pancasila membutuhkan komitmen kuat dari seluruh penyelenggara negara, elite politik, dan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam tindakan nyata, bukan sekadar menjadi jargon.
Perhatian Khusus Generasi Muda
Perhatian khusus juga diberikan kepada generasi muda. Menurutnya, generasi milenial, Generasi Z, dan Generasi Alfa membutuhkan teladan konkret dari para pemimpin bangsa.
“Generasi muda menuntut bukti dan keteladanan. Mereka membutuhkan role model yang dapat digugu dan ditiru dalam membangun Indonesia yang maju, adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat,” ungkapnya.
Haedar mengingatkan bahwa Pancasila akan benar-benar hidup apabila nilai-nilai dalam setiap silanya diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebaliknya, jika hanya berhenti pada slogan dan retorika, maka Pancasila akan kehilangan makna.
“Jangan sampai Pancasila hadir dalam kata-kata, tetapi absen dalam kenyataan. Kaya retorika namun miskin praktik. Jika nilai-nilai Pancasila tidak terwujud dalam kehidupan nyata, maka sejatinya Pancasila hilang dari bumi Indonesia,” pungkasnya.***
