MAKLUMAT — Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj mendesak Komisi VIII DPR RI segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Haji 2026 M / 1447 H, agar seluruh aspek persiapan dapat dibahas bersama pemerintah. Mengingat penyelenggaraan haji 2026 tinggal enam bulan lagi, sementara pembahasan teknis di parlemen belum juga dimulai.
“Semakin cepat Panja terbentuk, semakin siap penyelenggaraan haji kita. Sebaliknya, makin lama dibentuk, makin berisiko terhadap pelayanan jemaah,” tegas Mustolih, Jumat (17/10).
Mustolih mengingatkan, jadwal penerbangan jemaah haji 2026 sudah dirilis oleh General Authority of Civil Aviation (GACA) Arab Saudi. Berdasarkan dokumen itu, penerbangan jamaah dari berbagai negara, termasuk Indonesia, akan dimulai pada 18 April 2026.
Jika jadwal tersebut diikuti, maka masa persiapan praktis hanya tersisa enam bulan. Menurut Mustolih, DPR dan pemerintah harus segera duduk bersama membahas hal-hal krusial seperti Besaran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), pembagian kuota jamaah, hingga kesiapan layanan di Tanah Air dan di Arab Saudi.
Ia menegaskan Panja harus mengawal seluruh rantai pelaksanaan mulai dari data jemaah, pelunasan, manasik, pemeriksaan istitaah kesehatan, hingga puncak haji di Arafah dan pemulangan jamaah ke tanah air.
Selain itu, aspek dokumen, transportasi, akomodasi, dan perlindungan jamaah juga wajib disiapkan sejak dini. “Forum Panja nanti akan merumuskan semuanya secara komprehensif,” ujarnya.
Untuk diketahui, ribuan jemaah dari berbagai negara bertawaf di Masjidil Haram pada musim haji 2025. Tahun depan, kuota Indonesia mencapai 221.000 jemaah, bagian dari 1,83 juta umat Islam yang akan berhaji dari seluruh dunia.
Desakan membentuk Panja Haji datang sebagai peringatan agar pengelolaan haji tidak terjebak dalam rutinitas birokrasi. Waktu terus berjalan, sementara jemaah menanti kepastian layanan dan kejelasan biaya
Comments