Hamas dikabarkan menolak persyaratan baru dari Israel dalam proposal gencatan senjata di Jalur Gaza, dalam perundingan lanjutan yang berlangsung di Doha, Qatar.
Dilansir AFP pada Sabtu (17/8/2024), dalam perundingan selama dua hari terakhir itu, seorang sumber mengungkapkan bahwa persyaratan baru yang ditolak Hamas itu mencakup penempatan pasukan Israel di dalam Jalur Gaza di sepanjang perbatasan wilayah itu dengan Mesir.
Selain itu, Hamas juga menolak persyaratan khusus terkait pembebasan tahanan Palestina dari penjara-penjara Israel dengan imbalan pembebasan para sandera Israel yang masih ditahan di Jalur Gaza.
Di sisi lain, Israel juga menuntut hak veto atas pertukaran tahanan dan kemampuan untuk mendeportasi beberapa tahanan daripada memulangkan mereka ke Jalur Gaza.
Sumber yang enggan menyebut identitasnya itu menyebut, Hamas menuntut adanya gencatan senjata sepenuhnya, dengan penarikan total pasukan Israel dari Jalur Gaza dan sejumlah kesepakatan terkait pemulangan pengungsi dan pertukaran tahanan serta sandera.
“Hamas menuntut gencatan senjata sepenuhnya, penarikan total (pasukan Israel) dari Jalur Gaza, pemulangan para pengungsi secara normal dan kesepakatan pertukaran (tahanan-sandera) tanpa pembatasan,” ujarnya dikutip AFP, Sabtu (17/8/2024).
Sementara itu, dilansir Reuters, seorang pejabat senior Hamas mengatakan, apa yang disampaikan kepada kelompoknya mengenai hasil perundingan di Doha, Qatar tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati pada 2 Juli 2024 lalu, berdasarkan proposal gencatan senjata yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden.
“(Hasil perundingan gencatan senjata dan pembebasan sandera yang digelar selama dua hari di Doha, Qatar) tidak mencakup komitmen terhadap apa yang telah disepakati sebelumnya pada 2 Juli,” ujarnya dikutip Sabtu (17/8/2024).
Hamas menolak untuk berpartisipasi dalam perundingan di Doha pekan ini, dan menuntut Israel untuk mematuhi perjanjian yang dibuat pada Juli lalu berdasarkan proposal yang didukung oleh Biden pada Bulan Juli 2024 lalu.
Di sisi lain, Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu meminta para mediator untuk membujuk dan menekan Hamas agar bersedia menerima prinsip 27 Mei, yang juga didasarkan pada proposal Biden.
Meski begitu, Yordania yang merupakan sekutu AS di Timur Tengah, justru disebut menyalahkan Netanyahu. Menteri Luar Negeri (Menlu) Yordania, Ayman Safadi menyebut PM Israel itu justru telah menghalangi kesepakatan gencatan senjata.
Para mediator, yakni Qatar, Mesir dan AS, menyebut perundingan selama dua hari di Doha berlangsung serius dan konstruktif. Dalam pernyataan bersama, para mediator menyebut AS telah mengajukan proposal penghubung yang bertujuan mencapai kesepakatan dengan cepat pada putaran baru perundingan di Kairo, Mesir pekan depan.
Sebelumnya, diketahui Israel juga tengah menghadapi sejumlah tekanan diplomatik dalam beberapa pekan terakhir untuk menyetujui gencatan senjata.
Menteri Luar Negeri Inggris David Lammy dan mitranya dari Prancis Stephane Sejourne berkunjung Israel pada Jumat lalu. Kunjungan mereka disebut-sebut untuk mendesak gencatan senjata di Jalur Gaza.
