MAKLUMAT — Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar mengusulkan perubahan sistem pemilihan kepala daerah. Dalam pidato Harlah ke-27 PKB di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Rabu (23/7/2025) malam, pria yang akrab disapa Gus Muhaimin itu mengusulkan agar kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD.
“Kami mengusulkan penyempurnaan tata kelola politik nasional. Perlu dibuat tata kelola politik yang lebih kondusif,” ujar Gus Muhaimin di hadapan kader dan tamu undangan.
PKB, kata dia, menerima banyak masukan dari masyarakat, terutama para ulama dan kiai, soal pelaksanaan Pilkada langsung yang dinilai memakan biaya sangat besar. Menurutnya, sudah saatnya pemilihan kepala daerah dievaluasi secara menyeluruh.
“Saatnya pemilihan daerah dievaluasi total dan dihitung antara manfaat dan mudaratnya, sehingga terjadi konsolidasi politik yang baik. Banyak kiai dan ulama yang mengusulkan perbaikan sistem pemilihan kepala daerah,” ungkap Gus Muhaimin.
Ia menyebut, dalam berbagai Munas Alim Ulama, kritik soal Pilkada langsung selalu muncul. Para ulama menilai biaya politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah sangat tinggi dan tak jarang tak rasional. Di sisi lain, daerah juga belum sepenuhnya mandiri dalam pembangunan karena tetap bergantung pada pusat.
“Selain berbiaya mahal, pemerintah daerah juga tetap bergantung kepada pemerintah pusat dalam seluruh aspek pembangunan. Jadi, pemerintah daerah belum bisa mandiri, apalagi otonom,” jelasnya.
Untuk itu, PKB mengusulkan dua pola pemilihan kepala daerah. Pertama, pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilakukan oleh pemerintah pusat. Kedua, pemilihan bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota dilakukan oleh DPRD kabupaten/kota.
“PKB berkesimpulan harus dicari jalan yang efektif antara kemauan rakyat dengan kemauan pemerintah pusat. Selama ini pilkada secara langsung ini berbiaya tinggi, maka kami mengusulkan dua pola itu,” tegas Gus Muhaimin.
Meski menyadari usulan ini akan menuai penolakan dari sebagian masyarakat sipil, PKB tetap konsisten mendorong wacana ini demi efektivitas dan efisiensi proses demokrasi.
“Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena banyak sekali yang menolak, tapi PKB bertekad melakukan perubahan karena tujuannya hanya satu, efektivitas dan percepatan pembangunan tanpa berliku dalam satu tahapan demokrasi,” tandasnya.
Gus Muhaimin optimistis, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, konsolidasi demokrasi bisa tercapai. Ia percaya, sistem politik yang lebih sederhana dan efisien bisa mendorong terwujudnya demokrasi yang berkeadilan dan membawa kemakmuran.
