PERSYARIKATAN Muhammadiyah harus aware atau peduli terhadap perkembangan situasi dan kebijakan-kebijakan politik. Jika tidak, organisasi yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan pada tahun 1912 itu bakal menjadi korban pengerdilan politik.
Pernyataan itu tegas disampaikan Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PAN Prof Zainuddin Maliki dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Jum’at (29/09/2023).
Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah (UM) Surabaya itu menilai, bibit-bibit pengkerdilan politik persyarikatan sudah terasa ketika dirinya menjabat di parlemen. Salah satu misalnya, soal polemik undang-undang (UU) kesehatan dan RUU Sisdiknas, yang dinilai akan merugikan persyarikatan. Bahkan, bisa berpotensi membuat AUM (Amal Usaha Muhammadiyah) banyak yang gulung tikar.
“Muhammadiyah harus memperhatikan ini, jangan sampai kita ini terus-terusan menjadi yatim piatu dalam konteks politik seperti kata Buya Syafii Maarif. Kalau begitu terus, ya susah kita ini,” kata mantan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur selama dua periode itu.
Prof Zainuddin mengungkapkan, penting bagi LHKP untuk betul-betul mencari strategi dan langkah-langkah politik yang tepat. Hal itu agar bisa menjaga bergaining Muhammadiyah dalam konteks politik dan kekuasaan.
Maka dari itu, ada tiga skill yang harus dikuasai oleh LHKP dan kader-kader politik Muhammadiyah ketika menatap konstalasi Pemilu. Skill pertama adalah democratic skill, dan skill ke dua adalah kemampuan untuk mencari suara. Kemudian, skill ketiga adalah kemudian mengawalnya (suara) sampai akhirnya KPU mengumumkan hasil akhirnya.
“Jika itu semua dimiliki, maka Muhammadiyah akan memiliki potensi besar untuk mampu bersuara lantang dan memberi pengaruh lebih kuat di parlemen mendatang,” paparnya.
Tak hanya di legislatif, Prof Zainuddin juga menegaskan, pentingnya komunikasi dan lobi-lobi politik, sehingga posisi-posisi publik yang strategis bisa diisi oleh sosok-sosok yang memang tepat dan sejalan dengan pandangan Muhammadiyah.
“Menteri Pendidikan harus dari Muhammadiyah, Menteri Kesehatan juga harus dari Muhammadiyah. Nah, itu kan dari proses-proses komunikasi politik, dan kalau bicara dua bidang itu kan Muhammadiyah ini sangat berpengalaman, jadi harus diupayakan,” tandasnya. (*)
Reporter: Ubay
Editor: Mohammad Ilham
