MAKLUMAT – Gempuran produk asing berharga miring terus mengancam industri mebel dan kerajinan lokal. Kualitas yang sering diabaikan membuat produk dalam negeri sulit terserap dan kalah bersaing.
Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Jawa Timur tidak tinggal diam. Mereka menggandeng Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk menaikkan daya saing produk industri kecil dan menengah (IKM).
Ketua HIMKI Jawa Timur Peter S. Tjioe menyatakan, potensi industri furnitur Jatim sejatinya sangat besar. Kontribusinya lebih dari 10 persen terhadap industri nasional. Namun, gempuran produk impor, terutama dari Tiongkok, memaksa pelaku usaha bekerja ekstra keras untuk bertahan.
Peter melihat ini justru sebagai peluang. Pabrikan dunia mulai bergeser (shifting) ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk menggantikan produk Tiongkok.
“Kita punya kesempatan emas menggantikan produk asal China. Banyak pabrikan dunia mulai melakukan shifting ke Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Ini peluang yang harus kita kejar bersama pemerintah,” ujar Peter di kantor sekretariat HIMKI, Sidoarjo, Kamis (13/11).
Menurut Peter, perhatian pemerintah pusat adalah faktor penting untuk menggairahkan industri di daerah. Apalagi, mayoritas pelaku usaha di sektor ini adalah IKM dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang tersebar hingga perbatasan Jatim dan Jateng.
Ia mencontohkan pameran produk furnitur di Universitas Kristen Petra sebagai trigger kebangkitan IKM. “(Anggota) harus berani merebut pasar dalam negeri terlebih dahulu, sebelum asing masuk ke Indonesia,” tambahnya.
Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin Yedi Sabaryadi menjawab tantangan itu. Pemerintah berjanji memfasilitasi penuh kebutuhan IKM, terutama untuk peningkatan kualitas dan daya saing.
Ditjen IKMA telah menyiapkan sejumlah program pembinaan. Mulai dari restrukturisasi mesin, sertifikasi produk, hingga pendampingan pameran dan ekspor.
“Kami siap memfasilitasi dan mendampingi teman-teman IKM agar bisa naik kelas. Mulai dari kelembagaan, proses produksi, sampai ekspor, semua akan kami bantu,” jelas Yedi saat hadir di kantor sekretariat HIMKI Jatim.
Yedi menyebut, perbaikan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) juga tengah disiapkan agar lebih ramah IKM. Selama ini, penghitungan TKDN sering menjadi kendala karena administrasi dan teknis yang kompleks. Pemerintah kini berupaya menyederhanakan aturan itu.
“Ada beberapa persyaratan TKDN yang sedang disempurnakan. Tujuannya supaya hitungannya lebih sederhana dan bisa mempercepat proses sertifikasi bagi IKM,” tambahnya.
Pembinaan teknis tidak cukup. Pemerintah juga mendorong kolaborasi lintas lembaga, mulai Kemenperin, Kementerian Koperasi dan UKM, hingga pemerintah daerah.
“Sekarang tidak bisa lagi jalan sendiri-sendiri. Semua harus terintegrasi supaya pembinaan IKM bisa berkelanjutan,” tegas Yedi.
Yedi juga menyoroti pentingnya pelaporan data industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS). Data akurat memudahkan pemerintah memberi bantuan tepat sasaran.
“Banyak IKM sudah terdaftar, tapi belum rutin melaporkan data. Padahal, dari SIINAS inilah kami bisa memantau kinerja sektor furnitur apakah sedang ekspansi atau kontraksi,” ujarnya.
Untuk mendongkrak daya saing, Kemenperin turut meluncurkan program padat karya. Program ini memberi akses modal usaha bagi IKM antara Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar. Kemenperin menggandeng kelompok bank Himbara untuk menjalankannya.
Pemerintah berharap dukungan finansial dan teknis ini mempercepat IKM naik kelas. Mulai dari skala mikro, kecil, menengah, hingga siap ekspor.
Namun, Yedi mengakui tantangan utamanya tetap: membanjirnya produk impor murah dari Tiongkok. Efisiensi dan peningkatan kualitas produk lokal menjadi jawaban.
“Kita tidak bisa menutup pasar. Tapi kita bisa memperkuat kualitas produk lokal agar mampu bersaing,” ujar Yedi.
Dia menegaskan, sinergi HIMKI Jatim dan pemerintah adalah kunci agar IKM tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang di pasar global.***
