MAKLUMAT — Pemerintah mendorong jaringan kehumasan di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk tidak hanya menyampaikan kebijakan kepada masyarakat. Humas juga diminta membaca percakapan yang berkembang di ruang publik agar dapat menjadi masukan bagi pemerintah.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, mengatakan fungsi tersebut penting karena komunikasi pemerintah seharusnya berjalan dua arah. Humas perlu mengetahui isu yang sedang dibicarakan masyarakat sehingga pemerintah tidak hanya berbicara kepada publik, tetapi juga memahami respons yang muncul.
“Humas itu bukan hanya menyampaikan satu arah saja, kebijakan ataupun informasi dari pemerintah, tapi baik sekali apabila teman-teman humas juga bisa membaca apa yang diperbincangkan oleh publik sehingga menjadi masukan bagi pemerintah,” kata Bima melansir laman resmi Komdigi, Selasa (1/9/2026).
Menurut Bima, jaringan humas pemerintah juga perlu memberi ruang bagi informasi positif dan kisah inspiratif dari berbagai daerah. Ia menilai komunikasi pemerintah tidak semestinya hanya muncul ketika harus menanggapi isu negatif atau disinformasi yang beredar di media sosial.
Pandangan tersebut muncul di tengah upaya pemerintah memperkuat koordinasi antarkehumasan. Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid mengatakan derasnya arus informasi digital membuat koordinasi menjadi kebutuhan penting agar pemerintah dapat menyampaikan kebijakan dengan lebih cepat sampai ke daerah.
“Kita dalam kerangka tugas komunikasi pemerintahan yang pertama harus punya narasi, yang kedua punya juga penyampaian hingga ke pelosok daerah untuk diseminasi,” ujar Meutya dalam Forum Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) yang berlangsung di Graha Marinir, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).
Meutya mengatakan koordinasi antara humas kementerian dan lembaga dengan pemerintah daerah juga dapat digunakan untuk mengevaluasi komunikasi pemerintah. Menurutnya, forum tersebut dapat membahas ketika penyampaian informasi dinilai lambat atau belum cukup jelas.
Pemerintah kemudian berencana menjadikan forum komunikasi kehumasan sebagai agenda berkala. Forum itu diharapkan dapat mempertemukan jaringan humas pemerintah secara lebih intensif sekaligus mempercepat koordinasi ketika pemerintah perlu menyampaikan kebijakan kepada masyarakat.
Bima mengatakan penguatan koordinasi tersebut perlu diarahkan agar humas dapat menjalankan tugasnya sesuai kebutuhan pemerintah dan masyarakat. “Kita akan meningkatkan koordinasi ke depannya sesuai dengan tugas fungsi dari Polkam. Kami akan mensinkronisasi kegiatan-kegiatan kehumasan agar bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua,” ujarnya.
*) Penulis: M Habib Muzaki
