PAKAR ekonomi Indonesia Ichsanuddin Noorsy menyitir adagium yang menyatakan bahwa buta terburuk adalah buta politik. Oleh karenanya, masyarakat, terkhusus warga Persyarikatan agar lebih aware terhadap wacana-wacana politik.
Penegasan itu dia sampaikan ketika menjadi salah satu pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema ‘Amandemen UUD 1945 dan Urgensinya Bagi Bangsa’. Kegiatan digelar Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur di Aula KH Mas Mansur Gedung PWM Jatim, Kota Surabaya pada Senin (15/7/2024).
Ichsanuddin menilai, kebutaan terhadap politik berimplikasi terhadap berbagai hal negatif yang akan semakin merebak dan menjalar kemana-mana. Sebab itu, dia meminta agar warga Persyarikatan tidak bersikap apolitik apalagi anti-politik.
“Buta terburuk adalah buta politik. Buta politik akan menghasilkan pelacuran, anak terlantar, narkoba, judi online, pinjaman online, korupsi, dan sebagainya,” tegasnya.
Ichsanuddin sebelumnya juga memaparkan pandangannya soal pentingnya amandemen UUD 1945 kembali kepada naskah awal. Menurut dia, UUD 1945 hasil amandemen tahun 2002 silam telah menyebabkan situasi politik yang carut-marut dan melahirkan oligarki-oligarki politik.
Ekonom yang dikenal lantang bersuara itu juga menyebut, amandemen UUD 1945 selama rentang periode 1999 hingga 2002 sarat akan tarikan-tarikan kepentingan ekonomi-politik global, sehingga turut membawa Indonesia ke dalam cengkeraman asing.
Untuk diketahui, Nderes Politik edisi perdana ini terbagi dalam dua sesi kegiatan. Pertama adalah paparan dari pembicara kunci, Ketua DPD RI AA La Nyalla Mahmud Mattalitti soal amandemen UUD 1945 dan urgensinya bagi Bangsa Indonesia.
Selanjutnya, sesi kedua adalah FGD yang menghadirkan tiga narasumber, yakni Wakil Ketua PWM Jatim Muhammad Khoirul Abduh, Ekonom Indonesia Ichsanuddin Noorsy, serta Pakar Politik UI Mulyadi.
Reporter: Ubay NA
