MAKLUMAT – Pemerintah Kabupaten Jember kembali memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah (work from home atau WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Tujuannya, mengurangi mobilitas kendaraan di tengah antrean panjang pembelian bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah daerah memantau kondisi di lapangan. Juga, berdasar laporan mengenai antrean kendaraan di sejumlah SPBU. Pemerintah daerah menilai perlu mengambil langkah untuk membantu mengurangi dampak persoalan distribusi BBM terhadap aktivitas masyarakat.
Menurut Fawait, antrean BBM tidak hanya terjadi di Jember, tetapi juga dilaporkan berlangsung di sejumlah daerah lain di Jawa Timur dan provinsi lain di Indonesia. Meski distribusi BBM menjadi tanggung jawab PT Pertamina (Persero), pemerintah daerah tetap perlu mengambil langkah sesuai kewenangannya untuk membantu mengatasi persoalan tersebut.
“Distribusi BBM adalah tugas utama dari Pertamina. Namun, tentu kita tidak bisa sebagai pemerintah daerah lepas tangan begitu saja. Kita membantu Pertamina untuk mencari solusi dan berikhtiar untuk mengembalikan proses pembelian dengan normal,” ujar Fawait, Jumat (16/10/2026).
Sebagai langkah awal, Pemkab Jember memberlakukan WFH bagi ASN pada Jumat (16/10/2026) dan Senin (19/10/2026). Melalui kebijakan tersebut, pemerintah daerah berharap mobilitas pegawai dapat berkurang sehingga kepadatan kendaraan di jalan raya ikut ditekan.
Pengurangan mobilitas ASN diharapkan dapat membantu mengurai antrean kendaraan di SPBU. Namun, dampak kebijakan tersebut terhadap kelancaran pembelian BBM tetap bergantung pada kondisi pasokan, distribusi, dan permintaan masyarakat.
Fawait mengatakan, pemerintah daerah akan terus memantau perkembangan situasi dan mengevaluasi langkah yang diperlukan untuk membantu memulihkan kelancaran pelayanan BBM. Pemkab Jember juga berencana memperkuat koordinasi dengan para ahli dan Pertamina, terutama jajaran perusahaan tersebut di wilayah Jember.
Koordinasi itu diharapkan dapat menghasilkan langkah yang sesuai dengan kondisi di lapangan. Pemerintah daerah juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif selama persoalan pasokan dan distribusi BBM ditangani.
“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan agar situasi dan pasokan energi nasional, khususnya di Kabupaten Jember, bisa segera pulih dan kembali normal secepatnya,” kata Fawait.
Pemkab Jember berharap kebijakan WFH dapat membantu mengurangi kepadatan lalu lintas selama antrean BBM berlangsung. Adapun pemulihan pelayanan secara menyeluruh memerlukan penanganan distribusi dan pasokan BBM yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. (*)
