MAKLUMAT — Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Aceh meminta pemerintah pusat lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi perkembangan pemulihan listrik pascabencana di Aceh. Desakan tersebut muncul usai pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang menyebut bahwa pemulihan jaringan listrik di Aceh telah mencapai 93 persen pada Ahad (7/12/2025) malam.
IMM Aceh menilai, berdasarkan laporan dan pantauan warga hingga Ahad (7/12/2025) malam, pemadaman listrik masih terjadi secara meluas di sejumlah daerah. Beberapa wilayah seperti Aceh Besar, Banda Aceh, Pidie, Pidie Jaya, Bireuen, Aceh Barat, serta beberapa kabupaten lainnya masih belum sepenuhnya menikmati aliran listrik.
Kerusakan jaringan akibat banjir bandang dan longsor—mulai dari gangguan tower transmisi hingga jalur SUTT 150 kV—menjadi tantangan utama yang membuat pemulihan berlangsung tidak merata.
Ketua DPD IMM Aceh Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik, Ade Firmansyah, menegaskan bahwa akurasi informasi publik sangat penting terutama dalam situasi darurat.
Ia menilai pemerintah harus memastikan setiap pernyataan terkait progres pemulihan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat yang masih mengalami pemadaman.
Ade menambahkan bahwa informasi mengenai pemulihan kelistrikan seharusnya disampaikan berdasarkan data terbaru dan terverifikasi, termasuk transparansi kendala teknis serta estimasi waktu normalisasi layanan.
Menurutnya, wilayah yang terdampak paling parah harus menjadi prioritas penanganan, mengingat sejumlah warga masih mengandalkan penerangan darurat untuk kebutuhan sehari-hari.
“Kami mendorong pemerintah dan PLN untuk memberikan informasi yang akurat dan tidak terburu-buru menyampaikan klaim sebelum layanan benar-benar pulih sepenuhnya,” tegas Ade.
