MAKLUMAT — Puluhan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Surabaya turun ke jalan menggelar unjuk rasa di depan Kantor Polrestabes Surabaya, Jumat (14/2/2025). Mereka menyerukan darurat keamanan dan netralitas kepolisian dalam mengawal polemik reklamasi pantai timur Surabaya.
Terkait isu darurat keamanan di Kota Surabaya, IMM melihat bahwa masih banyak kriminalitas yang terjadi di Kota Pahlawan. Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik (HPKP) PC IMM Kota Surabaya, Muhammad Alwi Shihab, menjelaskan bahwa aksi tersebut adalah bentuk keresahan para kader.
“Kami sudah melakukan konsolidasi dengan kader IMM se-Surabaya. Salah satu poin yang kami soroti adalah isu keamanan. Surabaya darurat keamanan ini masih kita aspirasikan sebab hal tersebut masih relate dengan apa yang kami lihat dan rasakan sehari-hari,” ujarnya.
Alwi menegaskan, keamanan di Kota Surabaya menjadi tanggung jawab bersama antara kepolisian, pemerintah, dan masyarakat. Untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif, semua pihak perlu berkomitmen dalam meningkatkan transparansi, menegakkan hukum secara adil, hingga memperkuat penegakan sanksi hukum.
“Kami juga telah membuat policy brief yang diserahkan kepada Polrestabes Surabaya. Kami akan mengawal dan memantau apakah policy brief yang kami berikan ini benar-benar dilaksanakan. Kami akan selalu berkomunikasi dengan warga terkait keresahan ini,” tandasnya.
Sementara itu, terkait netralitas kepolisian dalam mengawal polemik reklamasi wilayah pantai timur Surabaya, Alwi mengungkapkan hal itu adalah buntut insiden kericuhan di Palm Park Hotel Kaza Surabaya pada Selasa (11/2/2025) lalu.
Sebagai informasi, kericuhan terjadi karena PT Granting Jaya mengadakan acara sosialisasi Amdal Proyek Strategis Nasional (PSN) Surabaya Waterfront Land (SWL), namun banyak masyarakat pesisir terdampak yang ternyata tidak diundang dan dilibatkan dalam agenda tersebut.
Lebih dari 100 orang warga pesisir dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Madani Maritim (FM3) pun berinisiatif hadir untuk menyuarakan keberatan. Mereka bersikeras untuk mengikuti acara tersebut, sementara petugas keamanan terus berupaya menghalangi. Akibatnya, kericuhan tak terelakkan, meskipun FM3 akhirnya berhasil memasuki aula, yang menyebabkan sosialisasi gagal dilaksanakan.
Ketua Umum PC IMM Kota Surabaya, Erfanda Andi Mada Arectya, menyebut bahwa PSN SWL tersebut sangat merugikan masyarakat pesisir dan berdampak buruk terhadap lingkungan. Ia juga mengaku turut hadir dalam barisan FM3, untuk menolak acara sosialisasi yang diadakan Amdal PT Granting Jaya tersebut.
“Kemarin kita melihat represetatif dari pihak PT Granting Jaya yang memukul salah satu warga. Kita melihat bahwa pihak aparat kepolisian di situ tidak netral. Dia menghambat kita untuk memberikan risalah kepada warga yang pro mengenai reklamasi,” ungkapnya.
“Dari dasar itu, kita mempertanyakan, apa dan seperti apa netralitas Polri, khususnya Polrestabes Surabaya untuk mengawal PSN-SWL itu. Karena ketika aparat sudah tidak netral, maka rakyat akan tertindas,” tegas Erfanda.
_____
Penulis: Habib Muzaki | Editor: Ubay NA
