MAKLUMAT – Ratusan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Surabaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kota Surabaya pada Senin (26/8/2024) siang. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kota Surabaya terkait berbagai isu krusial yang dinilai belum tertangani dengan baik.
Ketua Umum PC IMM Kota Surabaya, Ramadhani Jaka Samudra, menegaskan bahwa tuntutan tersebut didasari oleh hasil evaluasi mendalam terhadap kinerja Wali Kota Eri Cahyadi. Salah satu isu yang mereka soroti adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Surabaya.
“Meski IPM kita mengalami peningkatan dari 82,31 menjadi 82,74, pencapaian ini masih jauh dari harapan. Jika dibandingkan dengan era Wali Kota Tri Rismaharini, peningkatannya belum signifikan,” ungkap Jaka dalam orasinya.
Tidak hanya itu, Jaka juga menyoroti lonjakan angka kriminalitas di Surabaya yang menurutnya sudah masuk tahap mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, jumlah kejahatan di Surabaya melonjak tajam dari 1.648 kasus pada 2021 menjadi 8.759 kasus pada 2022. Lonjakan ini, kata Jaka, menimbulkan keresahan di kalangan warga.
Persoalan ketertiban umum juga menjadi perhatian IMM. Mereka mengkritisi maraknya pedagang kaki lima (PKL) liar, parkir sembarangan, hingga bangunan tak berizin di bantaran kali yang kian memperburuk pemandangan kota. IMM juga mengutuk tindakan represif aparat penegak hukum yang dianggap tidak humanis, meskipun peraturan daerah telah mengatur hal tersebut.
“Di bidang lingkungan, kami melihat pemerintah kurang serius dalam menangani pengelolaan sampah dan limbah, terutama sampah plastik yang mencemari sungai-sungai kita,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Bidang Hikmah Politik dan Kebijakan Publik PC IMM Kota Surabaya, Irsyad Setiyawan, menambahkan pentingnya penegakan Perwali Nomor 16 Tahun 2022 terkait pengurangan penggunaan kantong plastik.
Isu agraria juga tak luput dari perhatian IMM, khususnya soal polemik surat ijo yang hingga kini belum terselesaikan.
“Kami mendesak pemerintah agar lebih proaktif memberikan kepastian hukum yang adil bagi warga. IMM ingin melihat adanya perbaikan nyata di kota ini, termasuk di sektor infrastruktur dan keamanan,” kata Irsyad.
Menanggapi aksi ini, Sekretaris Daerah Kota Surabaya, Ikhsan, menyatakan bahwa pihaknya siap berdialog dengan IMM untuk mencari solusi bersama. “Kami berharap semua hal yang disampaikan bisa segera dikomunikasikan dengan data yang jelas, sehingga kita bisa mencari solusi yang tepat,” katanya.
Sementara itu, Pimpinan Sementara DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, menegaskan bahwa DPRD akan terus menjalankan fungsinya dalam pengawasan. “Kami akan memastikan isu-isu keamanan yang disampaikan segera ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian agar warga Surabaya bisa merasa aman,” tutupnya.
Reporter: Zaki
