MAKLUMAT — Insiden penembakan pekerja migran Indonesia (PMI) oleh otoritas maritim Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM), yang mengakibatkan jatuhnya satu korban jiwa serta empat orang lainnya mengalami luka-luka pada Jumat (24/1/2025) lalu, mendapatkan sorotan dari sejumlah pihak, termasuk Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PAN Saleh Partaonan Daulay, yang meminta otoritas terkait mengusut tuntas tragedi tersebut.
Ia juga meminta Pemerintah Indonesia terus memantau penanganan terhadap kasus tersebut dengan jeli. “PAN mendesak semua otoritas terkait untuk segera mengusut tuntas tragedi ini. Pemerintah Indonesia diminta untuk memantau secara seksama penanganan kasus ini oleh pihak Malaysia,” kata Saleh dalam keterangannya, melansir Antara, Selasa (28/1/2025).
Usut Tuntas dan Transparan
Selain itu, Saleh mewanti-wanti agar pengusutan terkait insiden tersebut harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan asas kemanusiaan serta keadilan. Ia menegaskan, tidak boleh ada hal-hal yang ditutupi atau dirahasiakan.
Ia juga mempertanyakan alasan mengapa sampai saat ini pihak APMM belum juga memberikan akses kepada aparat Indonesia untuk menjenguk para korban. “Saya dengar, sampai hari ini pihak APMM belum memberi akses kepada aparat Indonesia untuk menjenguk para korban yang sedang dirawat,” ungkapnya.
“Tidak ada alasan dan keterangan yang diberikan terkait larangan itu. Semoga saja tidak ada upaya menutup-nutupi fakta atas insiden berdarah ini,” sambung Saleh.
Pria yang juga menjabat Ketua Komisi VII DPR RI itu menegaskan bahwa partainya melalui para anggotanya yang duduk di DPR RI dan komisi yang terkait, bakal berperan aktif untuk ikut serta mengawasi penanganan terhadap insiden tersebut.
“Tidak hanya di dalam negeri, kalau dibutuhkan PAN siap berangkat ke Malaysia. Pengawasan seperti ini sangat penting untuk memastikan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa yang akan datang,” tegasnya.
Tugas Khusus KP2MI
Tak hanya itu, Saleh juga mengingatkan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) yang status kelembagaannya telah naik menjadi Kementerian, kini memiliki wewenang yang lebih besar. Ia menegaskan insiden penembakan terhadap PMI itu adalah tugas khusus bagi KP2MI untuk menyelesaikannya.
“KP2MI tetap harus berkoordinasi dengan Kemenlu, KBRI, dan khususnya dengan atase kepolisian Indonesia di Malaysia. Kalau dikerjakan secara bersama, diharapkan kasus ini akan dapat diselesaikan sampai tuntas,” tandas Saleh.
PAN Kecam Penggunaan Kekuatan Berlebihan
Lebih lanjut, Saleh menandaskan bahwa PAN mengecam keras insiden penembakan terhadap PMI yang terjadi pada Jumat (24/1/2025) itu. Ia menyebut hal itu semakin menambah panjang daftar buruk penanganan PMI di negeri jiran.
Saleh juga mengkritik dan menyayangkan penggunaan kekuatan berlebihan (excessive use of force) dalam insiden tersebut, dengan penembakan yang dilakukan terhadap PMI di perairan Tanjung Rhu, Malaysia. Menurut dia, tidak selayaknya para PMI yang diduga hendak masuk secara tidak prosedural itu ditembak.
“PAN mengecam keras atas sikap dan tindakan berlebihan yang dilakukan APMM dalam menangani PMI,” tandas Saleh.
“Walaupun diduga hendak masuk secara tidak prosedural, namun tidak selayaknya mereka ditembak. Itu melanggar HAM dan nilai-nilai kemanusiaan,” sambungnya.
Ia berharap, insiden tersebut segera ditangani dengan tepat dan diselesaikan setuntas-tuntasnya, sehingga tidak sampai memengaruhi hubungan Indonesia dan Malaysia yang menurutnya saat ini terjalin sangat bagus.
“PAN berharap kasus ini cepat dituntaskan. Apalagi, persahabatan Indonesia-Malaysia saat ini sangat baik-baiknya karena itu jangan biarkan dinodai dengan tindakan tidak profesional oleh pihak mana pun,” pungkas Saleh.
