MAKLUMAT — Invasi Amerika Serikat ke Irak pada 2003 kini kerap dijadikan cermin untuk membaca peristiwa serupa dua dekade kemudian: operasi militer AS ke Venezuela pada 3 Januari 2026 yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro.
Meski berbeda konteks dan skala, kedua peristiwa ini memperlihatkan pola yang berulang dalam kebijakan luar negeri Washington—mulai dari legitimasi yang dipersoalkan hingga dampak jangka panjang yang sulit diprediksi.
Jika invasi AS ke Irak dibenarkan dengan klaim senjata pemusnah massal yang pada akhirnya tak pernah ditemukan, maka operasi militer ke Venezuela dilandasi narasi pemulihan demokrasi, penegakan hukum internasional, dan stabilitas kawasan, termasuk tuduhan keterlibatan rezim Maduro dalam kejahatan transnasional.
Namun, seperti kasus Irak, langkah sepihak ini memicu kecaman luas dari komunitas internasional. Sejumlah negara Amerika Latin dan Asia menilai tindakan AS melanggar prinsip kedaulatan negara dan hukum internasional.
Untuk diketahui, invasi AS ke Irak yang dimulai pada 20 Maret 2003 menjadi salah satu peristiwa paling kontroversial dalam sejarah modern. Operasi militer yang diberi nama Operation Iraqi Freedom itu dilancarkan dengan dalih pencarian senjata pemusnah massal (weapons of mass destruction/WMD) yang dituduhkan dimiliki rezim Saddam Hussein.
Namun, tim inspeksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Amerika Serikat tidak pernah menemukan bukti keberadaan senjata tersebut, sebuah fakta yang kemudian memicu kritik global terhadap legitimasi perang.
Shock and Awe
Serangan diawali dengan strategi Shock and Awe. Pada 20 Maret 2003, Baghdad digempur serangan udara besar-besaran. Kurang dari satu bulan kemudian, pada 9 April 2003, ibu kota Irak jatuh ke tangan pasukan koalisi. Momen perobohan patung Saddam Hussein di Al-Firdos Square menjadi simbol visual runtuhnya rezim Baath yang telah berkuasa lebih dari dua dekade.
Pada 1 Mei 2003, Presiden Amerika Serikat saat itu, George W. Bush, mengumumkan berakhirnya operasi tempur besar melalui pidato “Mission Accomplished” di atas kapal induk USS Abraham Lincoln. Namun, pernyataan tersebut terbukti prematur. Irak justru memasuki fase kekerasan berkepanjangan yang ditandai perlawanan bersenjata, konflik sektarian, dan instabilitas politik selama bertahun-tahun.
Saddam Hussein baru berhasil ditangkap pada 13 Desember 2003 di Tikrit setelah ditemukan bersembunyi di sebuah lubang bawah tanah. Ia dieksekusi pada 2006. Meski demikian, kehadiran militer Amerika Serikat di Irak masih berlangsung lama. Penarikan pasukan secara resmi baru diumumkan pada 15 Desember 2011, menandai berakhirnya misi militer AS di negara tersebut.
Pada fase awal invasi, kekuatan pasukan koalisi diperkirakan mencapai sekitar 160.000 personel, mayoritas berasal dari Amerika Serikat, dengan dukungan Inggris, Australia, Polandia, serta lebih dari 30 negara lain yang tergabung dalam Coalition of the Willing. Di sisi lain, Irak memiliki sekitar 375.000 personel militer reguler, ditambah pasukan paramiliter Fedayeen Saddam.
Dampak Kemanusiaan
Dampak kemanusiaan perang ini sangat besar. Militer Amerika Serikat diolah dari berbagai sumber, mencatat sekitar 4.486 tentaranya tewas dan lebih dari 32.000 lainnya luka-luka. Sementara itu, data dari lembaga independen Iraq Body Count (iraqbodycount.org) menunjukkan ratusan ribu warga sipil Irak tewas akibat kekerasan langsung sejak 2003.
Angka korban sipil secara keseluruhan diperkirakan jauh lebih besar jika memasukkan dampak tidak langsung perang, seperti runtuhnya layanan kesehatan, penyakit, dan kelangkaan pangan. Konflik ini juga menyebabkan sekitar 4,4 juta warga Irak kehilangan tempat tinggal dan menjadi pengungsi internal maupun lintas negara.
Dari sisi ekonomi, perang Irak menjadi salah satu konflik termahal dalam sejarah Amerika Serikat. Costs of War Project dari Brown University (costsofwar.org) memperkirakan total biaya yang dikeluarkan AS—mencakup operasi militer, rekonstruksi, serta perawatan jangka panjang bagi veteran—mencapai antara 1,1 hingga 2 triliun dolar AS. Biaya tersebut terus membengkak bahkan setelah penarikan pasukan, terutama untuk kewajiban jangka panjang terhadap veteran perang.
Sementara itu, Bank Dunia (worldbank.org) mencatat bahwa perekonomian Irak mengalami kontraksi tajam pada tahun-tahun awal pascainvasi. Infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan layanan publik mengalami kerusakan luas. Meski pendapatan negara dari sektor minyak perlahan pulih, Bank Dunia menilai ketidakstabilan politik dan keamanan menjadi penghambat utama pemulihan ekonomi jangka panjang.
Dua dekade setelah invasi, dampaknya masih terasa. Kejatuhan Saddam Hussein memicu konflik sektarian antara kelompok Sunni dan Syiah. Pembubaran tentara Irak lama menciptakan kekosongan keamanan yang kemudian menjadi salah satu faktor munculnya kelompok ekstremis ISIS pada pertengahan dekade berikutnya.
Invasi AS ke Irak tidak hanya mengubah wajah negara tersebut, tetapi juga menjadi pelajaran global tentang konsekuensi politik, ekonomi, dan kemanusiaan dari sebuah perang yang dibangun di atas klaim yang tidak pernah terbukti.***
