MAKLUMAT — Iran dan tiga negara Eropa, yakni Inggris, Prancis, dan Jerman, menegaskan bahwa secara prinsip sepakat untuk melanjutkan perundingan nuklir pada pekan depan. Hal ini dilaporkan stasiun televisi pemerintah Iran, Press TV, Ahad (20/7/2025).
Mengutip sumber diplomatik, Press TV menyebut kedua belah pihak telah mencapai kesepahaman awal untuk kembali ke meja perundingan. Namun, waktu dan tempat perundingan masih belum ditentukan secara resmi.
Perkembangan ini menyusul pertemuan intens antara Menteri Luar Negeri Iran dan para diplomat tinggi dari Inggris, Prancis, Jerman, serta Uni Eropa pada Kamis lalu. Dalam pertemuan tersebut, Eropa menekankan urgensi untuk kembali ke jalur diplomasi, namun tetap membuka opsi untuk memicu mekanisme ‘snapback‘ PBB, yakni pemberlakuan kembali sanksi internasional terhadap Iran.
Perundingan antara Teheran dan Washington sebelumnya sempat berlangsung melalui mediasi Oman. Namun dialog tersebut terhenti usai serangan mendadak Israel ke Iran pada 13 Juni lalu, yang memicu perang selama 12 hari dan menewaskan sejumlah pejabat tinggi militer, ilmuwan nuklir, serta warga sipil di Iran.
Iran menuding Amerika Serikat terlibat dalam serangan tersebut, ditambah serangan lanjutan AS terhadap tiga situs nuklir utama Iran. AS mengklaim telah menghancurkan fasilitas tersebut, sementara gencatan senjata baru berlaku sejak 24 Juni.
Baik AS maupun negara-negara Eropa menegaskan komitmen mereka mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Sementara itu, Teheran tetap bersikeras program nuklirnya murni untuk kepentingan sipil dan damai.
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengingatkan bahwa Amerika Serikat-lah yang sebelumnya menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015. Oleh karena itu, menurutnya, perundingan baru hanya mungkin dilakukan jika pihak lain bersedia menegosiasikan kesepakatan yang “adil, seimbang, dan saling menguntungkan.”
“Jika Uni Eropa/E3 ingin berperan, mereka harus bertindak secara bertanggung jawab, dan mengesampingkan kebijakan ancaman dan tekanan yang sudah usang, termasuk ‘snapback’ yang sama sekali tidak memiliki dasar moral dan hukum bagi mereka,” tegas Araghchi dalam pernyataannya di platform X.
