MAKLUMAT — Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan perdananya di hadapan Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Jumat (15/8/2025). Dalam pidato tersebut, Presiden kedelapan RI itu memuji peran besar tujuh presiden sebelumnya, mulai dari Soekarno hingga Joko Widodo, yang dinilainya telah bekerja keras membangun bangsa dan meletakkan dasar kemajuan Indonesia.
Prabowo menyoroti kiprah Soekarno dalam membentuk NKRI dan mengintegrasikan Irian Barat, peran Soeharto dalam pemerataan pembangunan dan swasembada pangan, hingga langkah Habibie yang membawa Indonesia ke era teknologi tinggi di tengah krisis 1998. Ia juga mengapresiasi Abdurrahman Wahid yang memperkokoh kerukunan bangsa, Megawati Soekarnoputri yang memulihkan ekonomi pascakrisis dan memperkuat lembaga negara, Susilo Bambang Yudhoyono yang mengatasi krisis global 2008 dan menyelesaikan konflik Aceh, serta Joko Widodo yang membangun infrastruktur, memimpin penanganan pandemi, dan merintis pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Dalam pidatonya, Prabowo mengajak seluruh pengusaha nasional untuk terus membuka lapangan kerja, menanam modal, dan menempatkan hasil usahanya di dalam negeri. Ia menegaskan konsep Indonesia Incorporated, yakni kerja sama seluruh elemen bangsa — besar hingga kecil, kuat hingga miskin — untuk saling menguatkan demi kesejahteraan rakyat.
Presiden menekankan bahwa kemiskinan yang berkurang akan memicu daya beli masyarakat dan memperkuat industri nasional. Dengan persatuan, gotong royong, demokrasi sesuai budaya, dan ekonomi yang berpijak pada rancang bangun pendiri bangsa, ia yakin Indonesia akan semakin kuat dan sejahtera.
Menutup pidatonya, Prabowo menegaskan pentingnya kritik terhadap pemerintah, termasuk dari partai koalisi, demi memastikan tidak ada yang kebal hukum. Ia juga mengungkap perjalanan politiknya yang panjang. “Saya ikut pemilu lima kali, empat kali kalah, dan hari ini berdiri di sini memimpin perayaan delapan dasawarsa kemerdekaan. Demokrasi kita kuat,” ujarnya.
Berikut naskah lengkap pidato Presiden Prabowo Subianto disadur dari akun Youtube Sekretariat Presiden:
Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
Pada tanggal 17 Agustus 2025, genap 80 tahun para pendiri bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi 17 Agustus 1945 adalah momen penting dalam perjuangan panjang bangsa ini untuk berdiri di atas kaki sendiri.
Setelah deklarasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, bangsa kita berperang selama lima tahun—merebut kemerdekaan dengan senjata dan diplomasi, dengan segala kekuatan yang kita miliki—hingga akhirnya kedaulatan benar-benar dapat kita rebut dan diakui pada tahun 1949.
Sejak itu, para pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia pertama hingga Presiden ketujuh, bekerja keras membangun bangsa Indonesia dan mewujudkan cita-cita bangsa yang adil dan makmur.
Presiden Soekarno memimpin perjuangan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berhasil mempertahankan keutuhan wilayah NKRI di tengah intervensi serta invasi negara-negara asing. Beliau juga mengintegrasikan Irian Barat ke dalam NKRI.
Presiden Soeharto melaksanakan pembangunan ekonomi yang merata dari Sabang sampai Merauke, mewujudkan swasembada pangan, meletakkan dasar industrialisasi ekonomi, dan menurunkan kemiskinan ekstrem.
Presiden B.J. Habibie membawa bangsa ini menuju teknologi tinggi dan mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah krisis multidimensi tahun 1998.
Presiden Abdurrahman Wahid menjaga stabilitas bangsa, memperkokoh kerukunan antara suku, agama, dan ras, sehingga jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa majemuk yang harmonis terbentuk dengan kuat.
Presiden Megawati Soekarnoputri menyelesaikan proses pemulihan ekonomi akibat krisis moneter 1998, menyelesaikan ribuan kasus perusahaan yang kolaps, melaksanakan pemilihan umum langsung pertama, dan memperkuat lembaga-lembaga negara.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatasi kerawanan ekonomi akibat krisis keuangan dunia 2008, menyelesaikan konflik Aceh, dan meletakkan dasar yang kuat untuk pembangunan ekonomi yang adil, merata, dan terencana.
Presiden Joko Widodo membangun berbagai infrastruktur penting, meningkatkan konektivitas antar-sentra ekonomi, memimpin bangsa di masa kritis pandemi Covid-19 sehingga Indonesia menjadi salah satu negara yang paling cepat pulih, keluar dari kesulitan ekonomi, merintis pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, dan meletakkan dasar strategi pengelolaan sumber daya alam Indonesia.
Seluruh presiden pendahulu saya, bersama pemerintahan yang mereka pimpin, berupaya mewujudkan Indonesia yang lebih dekat dengan cita-cita kemerdekaan: negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945—melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Saudara-saudara sekalian yang saya hormati,
Tujuan kita merdeka adalah merdeka dari kemiskinan, dari kelaparan, dan dari penderitaan. Negara kita harus berdiri di atas kaki sendiri, berdaulat secara ekonomi, dan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita sendiri.
Allah Subhanahu wa Ta’ala telah menganugerahkan sumber daya alam yang melimpah kepada kita. Tantangan kita adalah menjaga dan mengelola kekayaan itu agar cita-cita kemerdekaan dapat terwujud secepat-cepatnya.
Hadirin sekalian, 299 hari yang lalu saya berdiri di sini, diambil sumpah oleh MPR di hadapan wakil-wakil rakyat Indonesia, rakyat Indonesia seluruhnya, dan terutama di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, bersama Wakil Presiden saya, Saudara Gibran Rakabuming Raka.
Pada hari yang khidmat ini, saya kembali berdiri di depan saudara-saudara dan para wakil rakyat untuk menyampaikan laporan kerja pemerintahan yang saya pimpin bersama lembaga-lembaga negara.
Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa transisi kepemimpinan nasional dari Presiden Joko Widodo ke pemerintahan yang saya pimpin berjalan dalam semangat persatuan, penuh kehormatan, dan kedewasaan politik. Peralihan kepemimpinan yang diakui dunia sebagai salah satu transisi paling lancar adalah bukti kematangan dan kekuatan demokrasi kita.
Tidak semua negara mampu melaksanakan transisi kepemimpinan dengan baik seperti kita. Di manapun saya berada di luar negeri, banyak pemimpin negara sahabat bertanya, “How did you do it? How did Indonesia manage?” Saya jawab, “Kita berhasil karena kita menganut demokrasi yang khas Indonesia—demokrasi yang sejuk, mempersatukan, bukan demokrasi yang saling gontok-gontokan, saling menjatuhkan, saling memaki, saling menghujat, dan saling membenci.”
Inilah yang harus kita pegang teguh. Demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai budaya kita: budaya kekeluargaan, gotong royong, mikul dhuwur mendhem jero, saling mengisi, saling mendukung, tepa selira, menahan diri, iso rumongso bukan rumongso iso.
Kita memahami bahwa dalam negara modern perlu ada pengawasan dan transparansi dalam menjalankan kekuasaan. Kita belajar dari sejarah umat manusia.
Jika ada kekuasaan yang tidak diawasi, maka kekuasaan akan menjadi korup. Kekuasaan yang absolut akan menjadi korup secara absolut. Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi, di setiap institusi, dan organisasi pemerintahan. Perilaku korup juga ada di BUMN-BUMN kita, di BUMD-BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutup-tutupi.
Setelah 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif, saya semakin mengetahui betapa besar tantangan kita dan betapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintahan kita. Hal ini tidak baik, tapi harus saya laporkan kepada para wakil rakyat Indonesia.
Dalam pidato pelantikan saya di sini, saya sampaikan bahwa bangsa Indonesia harus berani melihat kekurangan-kekurangan sendiri. Harus berani melihat kesalahan-kesalahan kita sendiri. Harus berani melihat penyakit-penyakit yang ada di tubuh kita agar kita bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut. Tanpa mau mengakui, tidak mungkin kita mampu memperbaiki.
Saya disumpah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Dasar Republik kita. Karena itu, saya tidak punya pilihan selain memimpin upaya pemberantasan korupsi dan penyelewengan di semua lembaga eksekutif dan pemerintahan.
Itulah sebabnya pada awal tahun 2025 ini kami telah mengidentifikasi dan menyelamatkan Rp300 triliun dari APBN yang kami lihat rawan diselewengkan. Di antaranya anggaran perjalanan dinas luar dan dalam negeri yang begitu besar, anggaran alat tulis kantor yang begitu besar, dan berbagai anggaran lain yang selama ini menjadi sumber korupsi. Efisiensi ini diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar kita, yaitu ayat 4 Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia.
Rp300 triliun itu kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak.
Majelis yang terhormat, sebagai Presiden Republik Indonesia saya bertanggung jawab atas pemerintahan eksekutif. Saya berkewajiban menegakkan hukum demi keselamatan bangsa. Saat ini kita menghadapi realita terjadinya kebocoran kekayaan negara dalam skala yang sangat besar. Kita mengalami kondisi yang saya sebut net outflow of national wealth.
Janganlah kita menghabiskan tenaga untuk mencari siapa yang salah. Kita tidak punya waktu, tidak punya cukup energi untuk mencari kesalahan orang. Pemerintah yang saya pimpin harus memusatkan diri untuk mencari solusi yang tepat dan cepat atas masalah pokok ini.
Ibarat sebuah badan, kalau darahnya terus mengalir keluar, pada suatu titik badan itu akan mati. Kalau kekayaan kita terus mengalir ke luar negeri dan kita biarkan terus-menerus, kita berpotensi menjadi negara gagal. Karena itu, saya berkewajiban mengambil langkah-langkah yang perlu, walaupun sulit dan tidak populer bagi pihak-pihak tertentu.
Saya harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kekayaan negara agar bisa digunakan untuk kepentingan bangsa hari ini dan esok, untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang.
Terus terang saya katakan di sini, di hadapan saudara-saudara sekalian, bahwa kalau kita konsekuen menjalankan apa yang telah dibuat para pendiri bangsa—Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, Haji Agus Salim, dan tokoh-tokoh Generasi 45—yaitu rancang bangun negara yang tertuang dalam UUD 1945, saya yakin bangsa kita akan selamat.
UUD 1945 harus kita pelajari. UUD 1945 janganlah menjadi mantra, jangan hanya menjadi slogan di bibir kita. UUD 1945 adalah rancang bangun yang relevan, ampuh, nyata, dan operasional untuk kita gunakan.
Saya melihat ada kecenderungan dari sebagian elit Indonesia, sebagian orang yang memandang dirinya paling pintar di republik ini, yang menganggap pemikiran Bung Karno, Bung Hatta, dan Generasi 45 sudah tidak relevan di zaman sekarang. Katanya, sudah kuno dan lawas untuk menghadapi tantangan abad ke-21.
Menurut hemat saya, pemikiran itu keliru. Generasi 45 adalah generasi yang mengalami penjajahan, mengalami imperialisme. Mereka sadar dan merasakan betul bagaimana kekayaan Indonesia diangkut ratusan tahun keluar dari Nusantara ini. Karena itu, mereka menyusun rancang bangun dan membuat dokumen yang tidak panjang tapi eksplisit menjelaskan bagaimana kita harus melaksanakan ekonomi dan demokrasi kita.
Saya berkeyakinan apabila kita jalankan rancang bangun para pendahulu kita, kita akan menjadi negara yang kuat.
Saudara-saudara sekalian, kekuatan suatu negara terletak pada kemampuan menguasai dan mengelola kekayaan. Karena itu, kita harus berani koreksi jika kita telah mengambil langkah keliru.
Sungguh aneh, negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Ini tidak masuk akal. Ternyata itu permainan manipulasi yang tadi sudah disinggung oleh Ketua DPR, yang saya beri nama “Serakah Nomex”.
Negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan mengalami kelangkaan minyak goreng.
Saudara-saudara, juga sungguh aneh kita subsidi pupuk, subsidi alat pertanian, subsidi pestisida, subsidi irigasi, subsidi waduk, bahkan subsidi beras, tapi harga pangan kadang tidak terjangkau sebagian rakyat kita.
Keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi. Kita telah melakukan penyimpangan terhadap sistem ekonomi yang diamanatkan oleh UUD 1945, terutama Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3. Seolah-olah pasal-pasal itu tidak relevan di abad ke-21.
Saudara-saudara sekalian, setelah saya pelajari secara mendalam, saya berkeyakinan UUD kita, terutama pasal-pasal pengaman seperti Pasal 33 ayat 1, 2, 3, dan 4, adalah benteng pertahanan ekonomi kita.
Ayat 1: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan bukan asas konglomerasi.
Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Saudara-saudara sekalian, saya ingin bertanya: Apakah beras itu penting bagi negara? Apakah beras menguasai hajat hidup orang banyak? Apakah penggilingan padi itu penting bagi negara? Apakah penggilingan padi itu menyangkut hajat hidup orang banyak?
Namun ada, meski tidak semua, pengusaha yang memanfaatkan kekuatan modal untuk mendominasi dan memanipulasi kehidupan rakyat. Ini tidak bisa kita terima.
Ayat 3: Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Ayat 4: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan.
Efisiensi Berkeadilan
Efisiensi adalah perintah Undang-Undang Dasar. Namun, masih ada yang menolak efisiensi, keberlanjutan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan antara kemajuan serta kesatuan ekonomi nasional.
Saudara-saudara, ketika kita tidak konsekuen menjalankan Undang-Undang Dasar, terjadilah distorsi ekonomi. Pemerataan ekonomi menjadi lambat. Pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati segelintir orang. Selama tujuh tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% tidak tercermin dalam kehidupan nyata rakyat Indonesia.
Masih banyak anak-anak kelaparan, petani dan nelayan kesulitan menjual hasil panen, rakyat belum memiliki rumah layak huni, guru yang belum dihargai, serta keluarga yang tak sanggup berobat karena biaya atau tidak adanya fasilitas kesehatan di daerahnya.
Namun, ketika kita konsekuen menjalankan Undang-Undang Dasar, dalam 299 hari ini, alhamdulillah kita telah mencapai berbagai kemajuan berarti di tengah konflik politik, gejolak ekonomi global, perang dagang, dan perang tarif. Ekonomi Indonesia masih tumbuh di atas 5%, tepatnya 5,12%, dan para pakar yakin angka ini akan terus meningkat.
Realisasi investasi semester pertama 2025 mencapai Rp942 triliun, naik 13,6% dari tahun lalu, melampaui target APBN 2025 lebih cepat. Investasi ini berhasil menyerap 200.000 tenaga kerja Indonesia.
Kita telah melaksanakan intervensi strategis untuk memperbaiki gizi 82 juta anak Indonesia dan ibu hamil. Pagi ini saya menerima laporan dari Badan Gizi Nasional bahwa sudah 20 juta anak sekolah, anak belum sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui menerima makan bergizi gratis setiap hari.
Saya menyampaikan penghargaan kepada Kepala Badan Gizi Nasional dan seluruh anggotanya yang telah bekerja keras mencapai capaian ini. Dalam tujuh bulan, kita berhasil melakukan apa yang negara lain butuh belasan tahun. Brasil, misalnya, membutuhkan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penerima makan bergizi gratis setiap hari.
Kita memiliki kemampuan besar bila ada kehendak. Meski banyak tantangan manajemen — mulai dari pembangunan dapur, pengelolaan rantai pasok, hingga pelatihan tenaga pelaksana — kita mampu mengatasinya berkat gotong royong.
Terima kasih kepada semua pihak: TNI, Polri, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ormas, koperasi, dan yayasan yang terlibat membentuk satuan pelayanan gizi di seluruh provinsi.
Makan bergizi gratis bukan semata program sosial, melainkan fondasi menciptakan generasi sehat, cerdas, dan produktif. PBB menegaskan bahwa MBG adalah investasi terbaik sebuah bangsa. Walau baru berjalan delapan bulan, hasilnya sudah terasa: angka kehadiran dan prestasi anak di sekolah meningkat.
Kini sudah ada 5.800 satuan pelayanan gizi di 38 provinsi, menciptakan 290.000 lapangan kerja baru untuk ibu-ibu di dapur, serta melibatkan satu juta petani, nelayan, peternak, dan UMKM. MBG turut mendorong pertumbuhan ekonomi desa.
Hadirin sekalian, tidak ada negara kuat yang tidak mampu memproduksi pangannya sendiri. Karena itu, pemerintah bekerja keras memutus ketergantungan pada impor dengan membuka jutaan hektar sawah baru di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera, Papua, dan daerah lain.
Selain ekstensifikasi, kami melakukan intensifikasi dengan mendorong produksi pangan di desa, memangkas birokrasi penyaluran pupuk, menyalurkan pupuk langsung dari pabrik ke petani, dan memberi bantuan awal pertanian. Harga beli gabah ditingkatkan menjadi Rp6.500 per kg agar petani menikmati keuntungan layak.
Hasilnya, kita surplus beras. Stok cadangan beras nasional mencapai lebih dari 4 juta ton — tertinggi dalam sejarah NKRI. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Indonesia kembali mengekspor beras dan jagung. Petani tersenyum karena harga gabah stabil dan penghasilan meningkat.
Untuk melindungi konsumen, pemerintah akan tegas menghadapi kecurangan, manipulasi, penimbunan, atau hambatan distribusi bahan pangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pelaku usaha yang menyimpan barang kebutuhan pokok saat kelangkaan dapat dipidana hingga 5 tahun atau didenda maksimal Rp50 miliar.
Perusahaan yang berani melanggar akan diproses hukum. Kami akan menyita yang bisa disita, menyelamatkan rakyat, dan membela kepentingan rakyat. Jangan pernah anggap yang besar dan kaya bisa bertindak seenaknya. Kekayaan mereka berasal dari rakyat Indonesia.
Pemerintah akan menggunakan Pasal 33 UUD 1945: cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ini warisan Bung Karno, Bung Hatta, dan Bung Syahrir.
Atas dasar ini, saya umumkan bahwa penggilingan beras skala besar harus mendapat izin khusus dari pemerintah jika ingin tetap beroperasi. Bila tidak, silakan pindah ke bidang lain. Jangan bermain di atas kebutuhan dasar rakyat.
Saudara-saudara, dalam 10 bulan terakhir Kabinet Merah Putih memerangi kemiskinan dengan pendekatan holistik. Target kami: kemiskinan ekstrem turun ke 0% sesegera mungkin.
Untuk pertama kali dalam sejarah, kami membentuk Sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar program pemerintah tepat sasaran. Dengan DTSEN, kita dapat menjaring siapa yang berhak menerima manfaat, sehingga subsidi tidak lagi dinikmati oleh orang kaya.
Sekolah Rakyat
Saudara-saudara sekalian, salah satu upaya kita untuk memutus rantai kemiskinan absolut adalah membentuk Sekolah Raja. Kita sudah berhasil membangun dan membuka 100 sekolah rakyat. Kita harapkan tahun depan akan menjadi 200, tahun selanjutnya menjadi 300, dan seterusnya.
Sekolah rakyat ini diperuntukkan bagi mereka dari desil terendah (desil 1–2) yang benar-benar penghasilannya sangat rendah. Mereka kita asramakan dan kita berdayakan dengan kualitas pendidikan yang baik. Ini adalah upaya untuk memutus rantai kemiskinan. Anak-anak miskin, meskipun orang tuanya miskin, tidak perlu terus berada dalam kemiskinan. Ini yang sedang kita kerjakan sekarang.
Bagaimana dengan sekolah-sekolah lain? Kita juga telah membentuk sekolah unggulan. Kita telah membangun dan akan menyelesaikan pembangunan sekolah unggulan untuk mengejar ketertinggalan di bidang sains dan teknologi. Kita membentuk Sekolah Unggul Garuda dengan rencana 20 sekolah, dan akan ada 80 Sekolah Unggul Garuda Transformasi. Sekolah-sekolah yang sudah ada ikut dalam program ini, dan kami juga akan menambah SMA Taruna Nusantara Terintegrasi di seluruh pelosok negeri.
Tahun ini kita juga akan menambah fakultas-fakultas kedokteran di seluruh Indonesia. Kita ketinggalan dalam menghasilkan dokter dan dokter gigi. Saudara-saudara sekalian, pendidikan sangat penting. Kita juga akan merenovasi lebih dari 13.000 sekolah dan 1.400 madrasah. Ini masih jauh dari yang kita inginkan, tetapi tahun ini adalah permulaan. Tahun depan kita akan mencari anggaran tambahan untuk meningkatkan jumlah ini.
Tahun ini, kita akan sebarkan 288.000 Ibu Layar Pintar atau smart platform, smart TV yang akan kami distribusikan ke sekolah-sekolah hingga pelosok. Tujuannya agar anak-anak di desa tertinggal yang tidak memiliki guru berkualitas tetap dapat mengikuti pelajaran dari guru-guru terbaik secara virtual, untuk mencetak pemimpin nasional masa depan.
Kami juga telah mencanangkan 20 Sekolah Unggul Garuda dan 80 Sekolah Unggul Garuda Transformasi. Kami membangun SMA Taruna Nusantara Terintegrasi di seluruh pelosok negeri.
Untuk mengatasi kekurangan dokter dan dokter spesialis, tahun ini akan dibuka 148 program studi di 57 Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia, terdiri dari 125 prodi spesialis dan 23 prodi subspesialis. Kita juga akan menambah 25 prodi umum dan prodi kedokteran gigi, serta meningkatkan kuota mahasiswa kedokteran penerima beasiswa.
Saudara-saudara sekalian, untuk mengatasi perputaran uang yang terkonsentrasi di ibu kota dan kota-kota besar, kami mendirikan 80.000 koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih. Koperasi di setiap desa akan meningkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja. Koperasi desa/kelurahan juga akan meringankan beban hidup masyarakat dengan menjual beras murah, minyak goreng murah, LPG bersubsidi, dan pupuk bersubsidi sesuai harga jual. Kita juga akan membuat rakyat punya akses terhadap protein, ikan, dan daging dengan harga terjangkau.
Untuk mempercepat investasi di hilirisasi sumber daya alam dan berbagai bidang strategis guna membuka lapangan kerja berkualitas, kami bersama DPR RI membentuk Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia, sebuah lembaga pengelola investasi dengan aset kelolaan lebih dari 1 triliun USD. Danantara akan menciptakan jutaan lapangan kerja berkualitas, terutama di bidang hilirisasi.
Alhamdulillah, hari ini tingkat pengangguran nasional berhasil turun ke level terendah sejak krisis 1998.
Hadirin sekalian, kami juga membangun sistem kesehatan yang lebih adil dan merata. Cek kesehatan gratis telah dimanfaatkan oleh lebih dari 18 juta warga. Sebanyak 66 rumah sakit di 66 kabupaten sedang kami tingkatkan kelasnya. Kawasan Ekonomi Khusus Sanur kami hadirkan sebagai pusat pelayanan medis bertaraf internasional agar masyarakat Indonesia tidak perlu berobat ke luar negeri.
Kami tegakkan kedaulatan Indonesia di panggung dunia. Indonesia memutuskan bergabung dengan BRIs. Indonesia juga diundang dalam berbagai perayaan kenegaraan, seperti perayaan kemerdekaan India dan hari nasional Prancis. Kami juga berhasil menyelesaikan perundingan dagang Uni Eropa–Indonesia CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) yang pada dasarnya adalah perjanjian perdagangan bebas, di mana kita bisa mengakses pasar Eropa dengan tarif nol. Kita juga sedang berunding dengan Amerika Serikat.
Indonesia aktif memperjuangkan pengakuan Palestina dan memimpin pembahasan solusi dua negara. Saat ini, dua pesawat Hercules kita sedang beroperasi di Timur Tengah untuk menerjunkan bantuan dari udara ke Gaza.
Saudara-saudara sekalian, kami bekerja untuk menegakkan hukum dan keadilan. Salah satu yang penting adalah memastikan gaji hakim dalam keadaan baik. Kami telah menaikkan gaji beberapa hakim hingga 280%. Kami juga tidak segan membongkar kasus-kasus korupsi besar.
Bersama TNI dan Polri, kami pastikan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Beberapa tahun yang lalu, kita mendapat laporan bahwa ada jutaan hektar perkebunan kelapa sawit yang melanggar hukum—misalnya berada di hutan lindung atau tidak melaporkan luas perkebunannya. Ada yang dipanggil BPKP tetapi tidak mau datang. Kami menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan.
Hari ini, saya laporkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia sudah menguasai kembali 3,1 juta hektar dari potensi 5 juta hektar lahan sawit yang dilaporkan melanggar aturan, meskipun belum seluruhnya terverifikasi. Yang sudah jelas melanggar adalah 3,7 juta hektar, dan dari jumlah tersebut, 3,1 juta hektar sudah dikuasai kembali.
Perlu saya sampaikan juga, ada keputusan pengadilan yang sudah inkrah 18 tahun lalu untuk menyita kebun-kebun kelapa sawit tertentu. Namun, waktu itu tidak ada penegak hukum yang mau melaksanakannya. Saya tidak tahu alasannya, tetapi saya telah memerintahkan agar kebun-kebun tersebut dikuasai kembali oleh negara. Untuk itu, kita menggunakan pasukan TNI guna mengawal tim pengambilalihan kebun-kebun tersebut, karena sering terjadi perlawanan terhadap pemerintah NKRI.
Setelah ini, kita juga akan menertibkan tambang-tambang yang melanggar aturan. Berdasarkan laporan aparat, terdapat 163 tambang ilegal dengan potensi kerugian negara minimal 300 triliun rupiah.
Saudara-saudara sekalian,
Saya minta dukungan seluruh MPR. Saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita, saudara-saudara sekalian. Dan saya beri peringatan, apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat, jenderal-jenderal dari manapun — apakah dari TNI atau dari Polri, atau mantan jenderal sekalipun — tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat.
Sebagai sesama pimpinan partai, saya ingatkan anggota-anggota semua partai, termasuk partai saya, Gerindra: cepat-cepat, kalau Anda terlibat, jadilah justice collaborator. Laporkan saja, karena kalau Anda di Gerindra, tidak akan saya lindungi, saudara-saudara sekalian, kalau ada yang berani.
Saya telah perintahkan Panglima TNI dan Kapolri, kalau mau ke provinsi ini, gunakan pasukan dari provinsi lain. Jangan-jangan ada anak buahmu di kebun-kebun itu.
Saudara-saudara wakil rakyat, Anda tahu keadaan yang sebenarnya. Benar. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, tahu segala ulah. Apalagi saya ini senior, mantan tentara. Jadi junior-junior itu, jangan macam-macam.
Kalau rakyat yang menambang, ya sudah, kita bikin koperasi, kita legalkan, kita atur. Tapi jangan alasan rakyat, tahu-tahu nyelundup ratusan triliun.
Saudara-saudara sekalian, kita harus hitung waktu ini. Dengan kondisi geopolitik yang semakin tidak menentu, Indonesia harus punya pertahanan yang kuat untuk menjaga kekayaan kita. Untuk itu, tahun ini kita bentuk enam Komando Daerah Militer baru, 14 Komando Daerah Angkatan Laut, Komando Daerah Angkatan Udara, satu Komando Operasi Udara, enam Grup Komando Pasukan Khusus, 20 Brigade Teritorial Pembangunan, satu Brigade Infanteri Marinir, satu Resimen Pasukan Gerak Cepat, 100 Batalion Teritorial Pembangunan, lima Batalion Infanteri, dan lima Batalion Komando Korps Pasukan Gerak Cepat.
Langkah ini sejalan dengan doktrin pertahanan kita: Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Hankamrata), di mana seluruh warga negara dan sumber daya nasional didayagunakan secara total untuk kepentingan pertahanan dan keamanan kita.
Saudara-saudara sekalian, kita paham bahwa perang itu destruktif. Kita tidak mau perang, kita harus hindari perang. Karena itu, politik luar negeri yang saya jalankan dan saya umumkan adalah politik seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Kami tetap pada garis non-blok, non-align. Kami tidak akan berpihak kepada blok manapun.
Ini yang kami sampaikan di mana-mana: bebas aktif. Kita ingin damai dengan semua orang, terutama dengan tetangga-tetangga kita. Kita ingin selesaikan semua masalah, termasuk masalah garis perbatasan, yang merupakan warisan dari kolonialis, warisan dari penjajah. Belanda datang dengan Inggris, mereka membuat garis seenaknya, yang sekarang menjadi masalah kita.
Kita mau ditabrakkan sama Malaysia. Padahal kita sahabat dengan Malaysia, kita satu rumpun. Tetapi politik divide et impera itu selalu ada. Janganlah kita naif, jangan mau terus-menerus diadu domba.
Saudara sekalian, setiap elemen negara Indonesia, marilah kita bekerja keras agar setiap anak Indonesia berangkat ke sekolah dan mendapat makan yang baik. Kita ingin petani dan nelayan kembali bangga menjadi tulang punggung bangsa, menjadi produsen makanan. Hidup petani dan nelayan kita harus baik.
Untuk itu, kita akan bangun 1.100 desa nelayan dalam waktu secepatnya, tahun ini juga. Tiap desa nelayan terdiri dari kurang lebih 2.000 kepala keluarga. Berarti di situ akan hidup sekitar 2 juta kepala keluarga. Kalau satu kepala keluarga terdiri dari bapak, ibu, dan tiga anak, berarti sekitar 10 juta orang akan hidup dengan baik.
Ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat. Mereka juga akan membayar kembali investasi kita. Jadi ini bukan BLT, bukan bagi-bagi uang. Kita pinjamkan uang, mereka akan membayar cicil kepada pemerintah, karena mereka akan menghasilkan nilai.
Kita ingin guru-guru semangat mengajar karena dihargai. Kita ingin rakyat kecil bisa tersenyum karena tidak lagi takut sakit, lapar, atau anaknya tidak bisa sekolah. Kita juga harus menciptakan lapangan kerja yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya. Tujuan kita, tujuan kemerdekaan adalah yen wong cilik iso gemuyu.
Saudara-saudara sekalian, untuk itu saya memberi apresiasi kepada lembaga-lembaga negara atas kinerja mereka dalam menjalankan roda negara.
MPR RI, melalui visi besar Rumah Kebangsaan, pengawal ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat, secara konsisten terus-menerus mensosialisasikan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. MPR konsisten turun ke rakyat, menjelaskan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini penting karena pemahaman UUD 1945 bisa menyelamatkan ekonomi dan demokrasi kita.
DPR RI, pada periode awal 2024–2029, telah membahas dan mengesahkan 14 rancangan undang-undang, serta menetapkan program legislasi nasional tahun 2025 dan jangka menengah 2025–2029 sehingga perencanaan penyusunan dan pembahasan RUU berjalan secara terarah dan terukur.
Pada fungsi penganggaran, DPR RI telah membantu pemerintah mewujudkan efisiensi berkeadilan di APBN yang merupakan mandat dari UUD 1945, serta membantu menyusun RAPBN 2026 yang akan saya sampaikan sore ini. DPR RI juga melaksanakan fungsi pengawasan melalui 26 panitia kerja dan tiga tim pengawasan.
DPD RI telah menetapkan lebih dari 50 keputusan kelembagaan yang mencerminkan peran aktif dan strategis DPD dalam memperjuangkan aspirasi daerah di tingkat pusat. DPD juga mendukung pembangunan berkelanjutan, aktif menjalankan fungsi pengawasan, pemberian pertimbangan anggaran, serta memantau dan mengevaluasi Raperda dan Perda untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebijakan nasional.
BPK RI telah membuktikan integritas dan independensinya dalam pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Capaian BPK di tahun 2024 antara lain mendorong peningkatan akuntabilitas tata kelola keuangan negara serta kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, sehingga kementerian dan lembaga yang mencapai status wajar tanpa pengecualian meningkat menjadi 97,7% untuk tahun anggaran 2024. BPK juga mengawal program prioritas nasional, meningkatkan efektivitas belanja APBN, serta menyelamatkan puluhan triliun rupiah uang dan aset negara.
Mahkamah Konstitusi, sepanjang 2024 hingga pertengahan 2025, telah menangani ratusan perkara pengujian undang-undang, perselisihan hasil pemilu, dan perselisihan hasil pilkada dengan proses persidangan yang efektif, tepat waktu, serta menghasilkan putusan penting yang menjadi tonggak penguatan demokrasi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.
Mahkamah Agung secara serius dan berkelanjutan melakukan reformasi peradilan, modernisasi manajemen perkara, penyelesaian sengketa perdata secara cepat dan berorientasi perdamaian, serta penanganan perkara pidana dengan pendekatan restorative justice melalui sistem peradilan elektronik (e-court). Jumlah perkara di pengadilan tingkat pertama meningkat 30,84% dari tahun sebelumnya. Penyelesaian sengketa perdata dengan nilai gugatan di bawah Rp500 juta meningkat 68%, dan tingkat keberhasilan mediasi meningkat 28%. Ini bukti nyata kerja keras MA mewujudkan peradilan modern, cepat, berbiaya ringan, dan berkeadilan bagi rakyat Indonesia.
Komisi Yudisial memainkan peran strategis dalam menjaga integritas hakim dan meningkatkan kepercayaan publik. Sepanjang 2024 hingga Juli 2025, KY melaksanakan seleksi calon hakim agung dan hakim ad hoc, menghasilkan sembilan calon hakim agung dan tiga calon hakim ad hoc di MA. KY juga menerima 3.752 laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim, dan mengusulkan sanksi kepada 116 hakim.
Selain itu, saya ucapkan terima kasih kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Ombudsman RI, Komnas HAM, dan lembaga-lembaga nasional lainnya yang telah berkontribusi bagi kemajuan bangsa sesuai peran dan kewenangannya.
Terakhir, saya juga ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada setiap pengusaha nasional yang telah membuka lapangan kerja di Indonesia, menanamkan modal di Indonesia, dan menyimpan hasil usahanya di Indonesia.
Jangan salah, tidak semua pengusaha besar itu ikut dalam alam mazhab “serakahnomic”. Justru sebagian besar bisa kita ajak untuk membangun Indonesia bersama. Saya sampaikan kepada mereka, mereka harus menjadi bagian dari Indonesia Incorporated.
Indonesia Incorporated adalah konsep pembangunan ekonomi di mana semua stakeholder, semua pemain, bergerak dalam satu kesatuan tim nasional. Yang kuat punya peranan, yang besar punya peranan, yang menengah punya peranan, yang kecil kita bantu, dan yang miskin kita berdayakan.
Itu namanya Indonesia Incorporated. Saya sampaikan, kalau kita hilangkan kemiskinan, kalau orang yang berada di bawah garis kemiskinan punya uang, punya penghasilan, mereka akan punya daya beli. Mereka akan membeli barang-barang dari pabrik-pabrik yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar.
Itulah yang kita namakan suatu ekonomi mata rantai yang saling memperkuat, bukan saling menghancurkan.
Saudara-saudara sekalian, saya percaya dan saya yakin bahwa dengan kita bersatu, bergotong royong, mencapai demokrasi sesuai budaya kita, dan membangun ekonomi sesuai rancang bangun para pendiri bangsa, Insyaallah Indonesia akan semakin kuat dan semakin sejahtera.
Kita memilih beberapa tonggak sebagai tema kita: Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera. Rakyat harus sejahtera. Kalau rakyat tidak sejahtera, saya katakan kita gagal sebagai negara merdeka. Kita akan berhasil sebagai negara merdeka kalau rakyat kita sejahtera.
Karena itu, marilah kita bekerja sama. Kita boleh berbeda-beda, tapi tujuan kita satu. Silakan yang berada di luar pemerintah, tidak ada masalah. Terima kasih. Kita butuh koreksi, kita butuh pengawasan, kita butuh kritik. Walaupun kadang-kadang kritik itu menyesakkan, tidak apa-apa. Jangan berhenti mengkritik.
Saya juga meminta kepada koalisi kita, tetap di dalam koalisi harus berani mengawasi, harus berani mengoreksi. Tidak boleh ada yang merasa lebih kuat dari hukum. Tidak boleh ada yang merasa tidak dapat diatur, tidak dapat diperiksa.
Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, Sidang Majelis yang terhormat.
Dirgahayu Republik Indonesia ke-80. Mungkin inilah tandanya bahwa demokrasi kita kuat, karena saya adalah Presiden Kedelapan Republik Indonesia yang akan memimpin perayaan Hari Kemerdekaan ke-delapan dasawarsa. Memang saya ditakdirkan menjadi Presiden Kedelapan, dan saya adalah bukti bahwa demokrasi kita berjalan, karena saya ikut pemilu lima kali.
Alhamdulillah, empat kali kalah, tapi hari ini saya berdiri di depan majelis ini. Terima kasih. Terima kasih, saudara-saudara sekalian.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
