MAKLUMAT — Anggota Komisi B DPRD Jatim, Mochammad Aziz, menekankan pentingnya dukungan dan intervensi Pemerintah Pusat untuk memperkuat posisi Jawa Timur sebagai buffer stock pangan nasional. Ia berharap bantuan anggaran dan peralatan pertanian dari pusat terus mengalir demi mempertahankan capaian tersebut.
“Alhamdulillah, Jatim menjadi buffer stock tujuh kebutuhan pangan, dan ini di atas rata-rata nasional,” ujar Aziz, dikutip Jumat (30/5/2025).
“Karena itu kami minta intervensi Pemerintah Pusat, baik soal anggaran maupun bantuan peralatan untuk teman-teman petani. Jadi kontinuitas Jatim menjadi buffer stock pangan bisa terus dipertahankan,” sambung pria asal Bangkalan, Madura itu.
Sekadar informasi, buffer stock pangan adalah persediaan pangan yang disimpan sebagai cadangan untuk menghadapi fluktuasi pasokan, peningkatan permintaan, atau situasi darurat, seperti bencana alam atau ketidakstabilan politik. Fungsinya untuk memastikan ketersediaan pangan dan mencegah kelangkaan, serta menjaga stabilitas harga.
Komisi B DPRD Jatim, kata Aziz, berkomitmen besar dan serius dalam meningkatkan produksi pangan. Salah satunya menargetkan kenaikan hasil panen padi hingga menjadi 9 juta ton, yang disebutnya terus berupaya dikejar.
“Beberapa waktu lalu kami berkesempatan berkunjung ke Kementerian Pertanian (Kementan), berkoordinasi, dan insya Allah terkait subsidi pupuk mereka berjanji Jawa Timur akan diberikan tambahan kuota,” ungkapnya.
Koordinasi, Sinergi, dan Pengawalan Program
Lebih lanjut, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut bahwa sinergi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim dan Pemerintah Pusat telah diwujudkan dalam program infrastruktur pertanian. Termasuk melalui pembangunan irigasi perpompaan, yang terbukti efektif mengoptimalkan lahan sawah.
“Irigasi perpompaan ini menjadi sesuatu yang sangat efektif karena ada beberapa daerah yang awalnya hanya panen dua kali sekarang bisa setahun tiga kali,” tandas Aziz.
Tak hanya itu, Aziz menegaskan bahwa Komisi B DPRD Jatim juga terus berkoordinasi dan mendorong Komisi D untuk mengawal berbagai program terkait infrastruktur pertanian, di antaranya revitalisasi embung lama, serta pembangunan embung-embung baru di daerah yang belum memiliki.
“Kami juga akan terus berkoordinasi dengan Pemprov dan insya Allah kita satu jalan satu misi. Maka sekali lagi kita berharap atensi Pemerintah Pusat terus membantu Pemprov Jatim untuk meningkatkan hasil produksi pangan,” pungkas pria yang juga menjabat Ketua DPD PAN Bangkalan itu.