MAKLUMAT — Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah tengah merumuskan tawaran desain sistem pemilu baru. Proses ini tidak dilakukan secara tertutup.
Sebaliknya, mereka membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, termasuk melalui forum Focus Group Discussion (FGD) yang digelar oleh LHKP PWM Jawa Timur, Ahad (13/7). Ketua LHKP PP Muhammadiyah Dr phil Ridho Al-Hamdi MA, menegaskan bahwa penyusunan desain sistem ini tidak lepas dari semangat partisipatif.
“Muhammadiyah berharap menyumbangkan gagasannya. Kami ingin mengangkat soal gagasan wasathiyah pada sistem pemilu,” ujarnya dalam forum bertajuk ‘Jalan Tengah Sistem Pemilu Indonesia: Mencari Titik Temu Perdebatan Sistem Proporsional Terbuka dan Proporsional Tertutup‘.
Ridho menjelaskan, gagasan wasathiyah yang selama ini dipahami sebagai posisi ‘tengah’, sejatinya lebih tepat dipahami sebagai pendekatan yang proporsional. Konsep inilah yang coba disorot Muhammadiyah sebagai tawaran alternatif dalam sistem kepemiluan nasional.
“Wasathiyah itu bukan soal berada di tengah-tengah secara matematis, tapi cara pandang yang proporsional, adil, dan inklusif. Ini yang digunakan Muhammadiyah dalam banyak hal, termasuk soal pemilu,” katanya.
Menurut Ridho, sistem pemilihan umum memiliki dampak struktural yang luas, dari perwakilan politik hingga praktik kekuasaan. Karena itu, ia menilai penting untuk menghindari pendekatan hitam-putih dalam memilih sistem proporsional terbuka atau tertutup.
“Nah nanti jalan tengahnya seperti apa? Ini yang sedang kita evaluasi bersama-sama. Sistem pemilu akan berdampak banyak hal,” tandas pria yang juga menjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu.
