MAKLUMAT – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) yang juga eks Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly, Rabu (18/12/2024).
Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik meminta keterangan dari Yasonna menyangkut sejumlah hal dalam kapasitasnya sebagai Ketua DPP PDIP, maupun sebagai eks Menkumham.
“Ada surat saya kirim ke Mahkamah Agung untuk permintaan Fatwa. Fatwa tentang Keputusan Mahkamah Agung Nomor 57,” kata Yasonna usai menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (18/12/2024).
“Kami minta fatwa, saya tanda tangani permintaan fatwa, karena di situ ada perbedaan tafsir antara KPU dan DPP tentang suara caleg yang meninggal,” sambungnya.
Pemeriksaan Soal Harun Masiku
Selain soal tersebut, Yasonna juga diperiksa soal keterkaitan dan keberadaan buronan lembaga antirasuah itu, Harun Masiku. Termasuk soal data perlintasan luar negeri Harun.
Pemeriksaan Yasonna soal Harun Masiku adalah dalam kapasitasnya sebagai Menkumham kala itu, yakni di era pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
“Yang kedua ya adalah kapasitas saya sebagai menteri, saya menyerahkan tentang perlintasan Harun Masiku. Itu saja,” sebutnya.
Penyidik Profesional
Lebih lanjut, Yasonna juga mengapresiasi penyidik KPK, yang menurutnya bertindak sangat profesional ketika melakukan pemeriksaan.
“Penyidik sangat profesional ya menanyakan sesuai dengan posisi saya sebagai ketua DPP, kemudian posisi saya sebagai menteri hukum dan ham mengenai perlintasan Harun Masiku itu saja,” terangnya.
Sekadar informasi, dari pantauan tim Maklumat.ID, Yasonna tampak tiba di kompleks Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.50 WIB dan baru selesai sekitar pukul 16.45 WIB.
