MAKLUMAT— Polemik tata kelola keuangan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali menguat setelah jejak transaksi dana ke luar negeri terungkap. Sejumlah dokumen menunjukkan PBNU melakukan tiga kali transfer dana ke Amerika Serikat sepanjang 2025 dengan total nilai mencapai USD252.999 atau sekitar Rp4,15 miliar.
Tiga transaksi tersebut masing-masing senilai USD84.333 dan berlangsung pada 2 Januari, 25 Maret, serta 19 Agustus 2025. Dana dikirim dari rekening Bank Mandiri PBNU ke dua organisasi berbeda, yakni Home of Divine Grace dan LibForAll Foundation. Meski menggunakan nama lembaga yang berbeda, keduanya tercatat memiliki alamat identik di Winston-Salem, North Carolina, Amerika Serikat.
Seluruh transfer dicatat dengan kode anggaran 2570 Penelitian dan Pengembangan. Informasi ini memicu sorotan karena berkaitan dengan program internasional PBNU yang dijalankan melalui Center for Shared Civilizational Values (CSCV), lembaga yang sejak 2022 ditunjuk sebagai wahana utama keterlibatan global NU sekaligus Sekretariat Tetap Forum Agama G20 (R20).
Selain dana yang telah terkirim, PBNU juga mengajukan rencana anggaran lanjutan untuk membiayai empat konsultan Akademi Kepemimpinan Nasional NU (AKN NU) dengan masa kontrak hingga Agustus 2026. Program AKN NU sendiri belakangan dihentikan sementara di tengah polemik internal organisasi.
Gus Yahya membantah keras tuduhan tersebut. Dalam surat klarifikasi tertanggal 21 Desember 2025, ia menegaskan bahwa dana yang masuk ke PBNU merupakan sumbangan operasional, sementara sebagian lainnya telah diperintahkan untuk dikembalikan. Ia menyatakan tidak ada unsur tindak pidana pencucian uang dan tidak ada keterlibatan PBNU dalam perkara hukum yang bersangkutan.
“Pengelolaan program PBNU, termasuk AKN NU dan kerja sama internasional, dilakukan dalam kerangka kelembagaan dan mandat organisasi,” tulis Gus Yahya dalam klarifikasinya.
Namun, konflik tidak berhenti di situ. Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar juga mencopot penasihat khusus Gus Yahya, Charles Holland Taylor, yang dikenal sebagai tokoh kunci jaringan internasional NU. Taylor merupakan pendiri dan pimpinan sejumlah lembaga, termasuk LibForAll Foundation, Bayt ar-Rahmah, dan CSCV.
Taylor mendirikan LibForAll bersama Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) pada 2003. Selanjutnya, ia terlibat dalam berbagai inisiatif global NU yang mengusung narasi Islam Kemanusiaan dan kontra-ekstremisme di tingkat internasional.
Terkait polemik ini, maklumat.id mengkonfirmasi Humas PBNU, Edi KR via Whatsapp. Edi lalu memberikan link yang berisi keterangan tertulis Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PBNU Nur Hidayat. “ Ini dari Wasekjen PBNU. Silakan,” kata Edi via Whatsapp, Rabu (24/12/2025).
Dalam link tersebut, Wasekjen PBNU Nur Hidayat menceritakan saat membuka Rapat Pleno PBNU, Selasa (9/12/2025) malam lalu, Kiai Miftah menyingkap lagi satu tabir yang sebelumnya tidak pernah disampaikan ke publik, berkaitan dengan upaya penyelundupan klausul yang mengatur AKN NU sebagai syarat menjadi fungsionaris PBNU.
Upaya penyelundupan itu gagal karena lebih dulu ketahuan oleh Rais Aam yang mendapatkan julukan sebagai “Syuriyah Karier” itu. Ironisnya, upaya penyelundupan klausul AKN NU itu terjadi pada 8 Juni 2025.
Dua hari sebelumnya, di tengah suasana Idul Adha, digelar Rapat Harian Syuriyah PBNU di Surabaya khusus untuk membahas kekhawatiran beberapa kiai sepuh di jajaran Pengurus Besar Syuriyah melihat banyaknya narasumber yang dikhawatirkan akan memicu masalah di kemudian hari.
Selain upaya penyelundupan klausul AKN NU yang gagal, Kiai Miftah juga mengungkap adanya dua kali transfer dana ke rekening Home of Divine Grace (Bayt Ar-Rahmah), sebuah organisasi nirlaba berbasis di Amerika Serikat yang didirikan oleh Gus Yahya dan Charles Holland Taylor.
Pada 16 Desember 2024, atas permintaan Gus Yahya, nama terakhir itu dimintakan legalitas sebagai Penasihat Khusus Ketua Umum PBNU untuk Urusan Internasional dan ditetapkan dengan Surat Keputusan PBNU Nomor 3137/PB.01/A.II.01.71/99/12/2024.
Namun, terhitung mulai 23 November 2025, Kiai Miftah selaku Rais Aam PBNU telah menyatakan mencabut tanda tangan beliau dalam SK PBNU tersebut. Hal itu terungkap dalam Surat Edaran PBNU Nomor 4780/PB.23/A.II.10.71/99/11/2025 yang ditandatangani oleh Kiai Miftah.
Fatalnya, dua kali transfer senilai masing-masing USD 84,333 (total USD 168,666, setara Rp 2,78 miliar) yang dibacakan Kiai Miftah di hadapan Rapat Pleno itu dilakukan jauh sebelum Nota Kesepahaman antara PBNU dengan Center for Shared Civilizational Values (CSCV) terkait pelaksanaan AKN NU ditandatangani. Nota Kesepahaman ditandatangani pada 24 April 2025, tapi transfer dana tersebut telah dilakukan pada 2 Januari dan 25 Maret 2025.
Di luar dua catatan transfer yang dibacakan Kiai Miftah di atas, sebenarnya ada juga transfer senilai USD 84,333 yang belum sempat dibacakan karena keterbatasan waktu. Kali ini, transfer tersebut dijalankan ke rekening LibforAll Foundation, bukan lagi ke rekening Home of Divine Grace seperti sebelumnya. Namun, keterangan transaksinya tetap untuk pembayaran biaya AKN NU. Bukti transaksi menyebutkan keterangan: PBNU CSCV AKN NU Term 3.
Transaksi itu dijalankan pada 19 Agustus 2025, tiga hari setelah Peter Berkowitz menjadi narasumber AKN NU dan lima hari sebelum menjadi narasumber Pengenalan Studi Akademik Universitas (PSAU) Pascasarjana Universitas Indonesia yang menuai kecaman publik.
“ Dari gambaran itu, menjadi sangat jelas bahwa Syuriyah PBNU sedang menyelamatkan Pendidikan Kaderisasi Nahdlatul Ulama dari telikungan jejaring zionis yang-tanpa disadari banyak pihak-telah mengendalikan jenjang kaderisasi tertinggi Nahdlatul Ulama, yakni AKN NU,” kata Nur Hidayat yang juga Wakil Sekretaris PWNU Jatim 2007-2018 dalam keterangan tertulis tersebut.
