MAKLUMAT – Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, Ridho Al-Hamdi mengingatkan sikap dan posisi politik Muhammadiyah dalam Pilkada serentak 2024 adalah independen.
Menurut Ridho, kurang tepat jika menyebut Muhammadiyah bersikap netral dalam perhelatan pesta demokrasi.
Mengingat Muhammadiyah juga memiliki peran penting sebagai bagian dari kelompok civil society untuk mengawal demokrasi.
Hal itu dia tegaskan dalam Gerakan Subuh Mengaji (GSM) Aisyiyah bertajuk ‘Strategi Muhammadiyah dalam Menghadapi Pilkada dan Pilkades’ pada Kamis (14/11/2024).
Khittah Muhammadiyah
Ridho menjelaskan, posisi politik Muhammadiyah tidak mempunyai hubungan secara organisatoris dengan partai politik atau organisasi apapun, yang itu tertuang dalam Khittah Ujung Pandang tahun 1971.
Kemudian, lanjut Ridho, hal itu diperkuat juga dengan hadirnya Keputusan Muktamar tahun 1978 di Kota Surabaya, serta Khittah Denpasar tahun 2002, yang menegaskan posisi Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan dan kekuatan moral.
Meski tidak berafiliasi dengan parpol apapun dan organisasi politik apapun, namun Muhammadiyah sesuai Amanat Muktamar ke-48 di Solo tahun 2022, mendorong diaspora kader ke lembaga-lembaga negara.
“Dari posisi ini, ini bukan strategi yang mudah,” ujar Wakil Dekan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu.
“Karena di satu sisi Muhammadiyah menjaga independensi. Namun di sisi lain memiliki amanat mendiasporakan kadernya ke lembaga-lembaga negara,” sambungnya.
Muhammadiyah Independen
Menurut Ridho, posisi membuat Muhammadiyah harus benar-benar memformulasikan strategi dengan cermat, agar tidak salah Langkah.
Sebab, Muhammadiyah harus tetap menjaga jarak yang sama dengan semua parpol ataupun kekuatan politik semacamnya.
Namun, di sisi lain tentu Muhammadiyah harus mampu mendelegasikan kader-kadernya untuk duduk di lembaga-lembaga strategis negara dalam rangka memajukan bangsa.
“Ini bukan hal yang mudah, di satu sisi kita menjaga jarak, namun di sisi lain kita harus dekat dengan yang dijaga jaraknya itu,” kata Ridho.
“Maka karena ini independen, maka Muhammadiyah harus meletakkan atau memposisikan diri secara strategis,” imbuhnya.
Oleh karena itu, menurut Ridho kurang tepat jika menyebut posisi Muhammadiyah di arena politik praktis itu netral. Melainkan yang lebih tepat adalah dengan menyebut posisi Muhammadiyah itu independen.
“Independen itu tidak netral. Independen itu memiliki otoritas otonom, dan berwenang mengatur rumah tangganya sendiri, mempunyai calon sendiri,” ungkapnya.
Pencalonan Kader Muhammadiyah
Posisi Muhammadiyah tersebut terlihat jelas dalam konteks pencalonan anggota DPD RI maupun DPR, pada beberapa Pemilu terakhir.
Muhammadiyah di beberapa wilayah seringkali mengusung calon dari kalangan internal untuk maju dalam konteks pemilihan DPD RI.
Selain itu, termasuk misalnya pada pencalonan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Amien Rais, dalam Pilpres 2004 silam.
“Termasuk salah satunya pada Pilpres 2004 lalu. 20 tahun yang lalu. Muhammadiyah pernah mengusulkan Amien Rais menjadi Capres,” tandas Ridho.
“Capres tersebut jika dijelaskan Muhammadiyah bersifat netral itu sulit, karena dia tidak cukup tepat, yang tepat adalah Muhammadiyah independen,” tambahnya.
Sikap independen ini diperkuat oleh dokumen resmi persyarikatan dalam Himpunan Putusan Organisasi (HPO).
Ridho menandaskan, dalam HPO tersebut tidak menyebutkan posisi netral Muhammadiyah dalam politik praktis, melainkan Muhammadiyah harus independen.
