MAKLUMAT— Presiden Prabowo Subianto tidak banyak berbicara terkait situasi Iran. Sikap hati-hati tersebut berkaitan dengan perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS), yang baru saja disepakati.
Hal itu disampaikan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) dalam wawancaranya bersama jurnalis senior Uni Lubis yang ditayangkan di kanal YouTube IDN Times, Kamis (5/3/2026).
JK mengaku sempat bertemu Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (3/3/2026) malam. Dalam pertemuan tersebut hadir pula sejumlah tokoh nasional, termasuk mantan presiden, mantan wakil presiden, serta mantan menteri luar negeri.
“Indonesia, presiden sudah terikat dengan perjanjian Amerika, terlalu memberikan hak ke Amerika terlalu banyak,” kata JK dikutip, Jumat (6/3/2026).
Ia menilai kesepakatan itu membuat ruang gerak Indonesia menjadi terbatas, termasuk dalam menyampaikan sikap terhadap konflik yang melibatkan Iran. Perjanjian tersebut membuat Indonesia tidak bisa mengambil posisi yang berseberangan dengan kebijakan Amerika Serikat.
“Karena dalam perjanjian itu Indonesia harus ikut kebijakan Amerika. Tidak bisa bertentangan dengan Amerika,” ujarnya.
Kesepakatan yang dimaksud adalah perjanjian tarif resiprokal atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang disepakati dalam dokumen bertajuk Toward a New Golden Age for the U.S–Indonesia Alliance. Dalam kesepakatan tersebut, tarif resiprokal Indonesia ditetapkan sebesar 19 persen untuk sejumlah produk perdagangan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjelaskan implementasi perjanjian belum langsung berlaku meskipun telah ditandatangani. Kebijakan tersebut baru akan dijalankan setelah proses hukum di masing-masing negara selesai.
“Perjanjian ini akan berlaku 90 hari setelah proses hukum diselesaikan kedua belah pihak, baik di Indonesia melalui konsultasi dengan DPR maupun di Amerika melalui proses internalnya,” ujar Airlangga dalam konferensi pers daring beberapa waktu lalu.
Ia menambahkan kedua negara juga membentuk Council of Trade and Investment sebagai forum resmi untuk membahas berbagai persoalan perdagangan dan investasi bilateral. Forum tersebut nantinya menjadi mekanisme untuk menyelesaikan potensi sengketa, termasuk apabila terjadi kebijakan tarif yang dinilai dapat mengganggu keseimbangan ekonomi kedua negara.
