MAKLUMAT — Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Suli Da’im, menghadiri Kajian Ramadan 1446 Hijriah yang digelar Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Ponorogo di Expotorium Universitas Muhammadiyah Ponorogo (UMPO), Ahad (16/3/2025). Kegiatan ini mengangkat tema ‘Membangun Peradaban untuk Masyarakat yang Berkemajuan’.
Dalam paparannya, Suli menyorot soal urgensi diaspora kader sebagai bagian dari sinergitas dakwah Persyarikatan, terlebih pada sektor politik dan kebijakan publik. Meski begitu, ia menegaskan bekal utama yang harus dimiliki para kader sebelum berdiaspora, yakni pemahaman ideologi yang kuat.
Salah satu ajaran KH Ahmad Dahlan—pendiri Muhammadiyah tahun 1912—adalah teologi Al-Ma’un. Suli mengajak para kader yang hendak berdiaspora untuk membawa spirit Al-Ma’un dalam kiprahnya di politik dan kebijakan publik.
“Salah satu bekal yang harus kita pegang sebagai kader Muhammadiyah adalah teologi Al-Ma’un, yang telah diajarkan oleh KH Ahmad Dahlan,” ucapnya, dalam keterangan yang diterima Maklumat.ID, Ahad (16/3/2025).
Teologi Al-Ma’un dan Keberpihakan pada Kaum Lemah
Suli menjelaskan, ajaran teologi Al-Ma’un KH Ahmad Dahlan, yang merujuk pada pemikiran Syaikh Muhammad Abduh, kata ‘Al-Yatim’ dalam Surat Al-Ma’un tidak hanya bermakna anak yatim, yang kehilangan atau tidak memiliki bapak, tetapi juga menyimbolkan masyarakat yang lemah.
“Al-Yatim ini bukan hanya anak yatim secara fisik, tetapi juga mereka yang lemah dalam politik, hukum, ekonomi, sosial, dan pendidikan,” terang pria yang juga pernah mengemban amanah sebaga Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Jawa Timur itu.
Dari konsep pemahaman ini, lanjut Suli, Muhammadiyah mengembangkan tiga pilar gerakan dakwah yang menjadi fondasi perjuangan, yakni: schooling (sekolah/pendidikan), healing (kesehatan), feeding (kesejahteraan sosial).
Diaspora Kader Muhammadiyah di Dunia Politik
Lebih lanjut, Suli mengajak kader-kader Muhammadiyah harus mampu berdiaspora dan mengisi di berbagai sektor. Baik di lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, sebagai akademisi, birokrasi, LSM, maupun partai politik (parpol) dan sebagainya.
Menurut dia, keberadaan para kader Persyarikatan itu di ranah-ranah strategis dan publik adalah sangat penting, dalam rangka untuk memastikan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan para pemangku benar-benar berpihak pada kelompok mustadhafin, atau mereka yang lemah dan tertindas.
“Pada abad ke-2 Muhammadiyah, kita menghadapi tantangan besar seperti era VUCA, society 5.0, bonus demografi, hingga implementasi SDGs. Oleh karena itu, kader harus masuk ke sektor politik dan kebijakan publik agar bisa mengorkestrasi kepentingan keumatan dan kebangsaan sebagai bagian dari dakwah,” kata Suli.
Tak hanya itu, wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur 9 yang meliputi Ponorogo, Pacitan, Ngawi, Trenggalek, dan Magetan tersebut juga berpesan, agar kader-kader Muhammadiyah tidak hanya aktif dalam politik, tetapi juga menjaga nilai-nilai Islam dan spirit Al-Ma’un dalam setiap kebijakan yang mereka perjuangkan.
