MAKLUMAT — Kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menjerat Mantan Konsultan Kemendikbudristek, Ibrahim Arief alias Ibam, telah memantik kekhawatiran luas dari publik.
Founder Drone Emprit, Ismail Fahmi, menyebut bahwa kasus ini bukan sekadar berita hukum biasa. Kasus ini telah menyedot gelombang perhatian publik berskala nasional.
“Selama periode 23 Maret hingga 22 April 2026, Drone Emprit mencatat 11.426 mentions dan 13.140.377 interaksi mengenai Ibrahim Arief di enam kanal: Twitter/X, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan media online,” ujar Fahmi, melansir akun X pribadinya @ismailfahmi pada Rabu (22/4/2026).
Polarisasi Tajam Media Online dan Media Sosial
Fahmi menjelaskan bahwa hal yang penting untuk dipahami adalah adanya polarisasi tajam antara media arus utama dan media sosial.
Temuan Drone Emprit menunjukkan bahwa di media online, sentimen positif tercatat 33,9%, negatif 46,9%, dan netral 19,2%. Sedangkan di media sosial, sentimen positif mencapai 85,5%, negatif 10,6%, dan netral 3,9%.
Fahmi menambahkan bahwa di media arus utama, pemberitaan lebih banyak mengamplifikasi pernyataan resmi, seperti tuntutan JPU, penetapan tersangka, serta angka kerugian negara dari BPKP, sehingga narasi yang sampai kepada publik cenderung bersifat negatif terhadap Ibam.
Sementara itu, suara pembelaan, fakta-fakta yang meringankan, maupun konteks industri teknologi relatif jarang memperoleh ruang yang setara. Adapun cerita yang muncul di media sosial sangat berbeda.
Sentimen positif atau pembelaan mendominasi hingga 92,2% di Twitter/X, 94,7% di Instagram, dan 83,3% di TikTok. Ia juga menekankan bahwa analisis bot menunjukkan skor rata-rata hanya 1,29 dari 5, dengan 80,98% akun berada pada kategori sangat organik.
Selain itu, grafik tahun pembuatan akun memperlihatkan distribusi normal, yakni dari 2009 hingga 2025, bukan pola akun buatan yang biasanya terkonsentrasi pada periode tertentu.
“Artinya, pembelaan terhadap Ibam di media sosial bukan hasil rekayasa buzzer. Ini suara organik publik, terutama dari komunitas teknologi dan profesional swasta,” ujar Fahmi.
Kecemasan Kolektif Anak Muda
Fahmi mengatakan bahwa analisis emosi yang dilakukan Drone Emprit juga menemukan komposisi yang mengejutkan. Dari total posting yang dianalisis, emosi dominan bukanlah kemarahan biasa, melainkan anticipation (40%) dan fear (23%)
“Dua emosi yang sangat berbeda artinya. Anticipation adalah harapan bercampur kecemasan tentang masa depan. Fear adalah ketakutan langsung akan keselamatan diri,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa ketika membaca testimoni-testimoni yang dikumpulkan Drone Emprit, terlihat satu benang merah yang jelas, yakni anak-anak muda bertalenta Indonesia sedang menarik diri dari ranah publik.
Menurutnya, hal itu bukan sekadar keluhan segelintir orang. Ia menambahkan bahwa tagar #kaburajadulu dan #BebaskanIbam menjadi kanal kolektif untuk menyuarakan kecemasan tersebut.
“Dalam peta jaringan sosial yang dipetakan Drone Emprit, muncul satu klaster spesifik — Kelompok Ahli IT dan Profesional Swasta — dengan narasi yang sangat konsisten: kritik terhadap pemahaman JPU tentang ESOP/vesting saham, kekecewaan atas tuntutan yang berat, dorongan talenta IT untuk bekerja di luar negeri, dan penolakan langsung terhadap proyek BUMN,” jelasnya.
Data Drone Emprit juga mengidentifikasi sejumlah isu utama yang memantik reaksi publik, terutama yang berkaitan dengan kekhawatiran anak muda. Mulai dari disproporsionalitas tuntutan hingga lemahnya pemahaman teknis saksi ahli JPU.
Bahaya yang Sebenarnya
Fahmi memaparkan bahwa negara-negara yang unggul adalah yang mampu memobilisasi talenta terbaiknya untuk membangun infrastruktur digital, layanan publik modern, dan inovasi yang meningkatkan produktivitas nasional.
Ia mencontohkan seperti India yang berupaya menarik pulang diaspora teknologinya, Vietnam membangun ekosistem yang ramah bagi para engineer, sementara Singapura mengintegrasikan sektor swasta dan publik dalam transformasi digital.
“Indonesia butuh hal yang sama. Kita butuh ribuan ‘Ibam’ — orang-orang yang mau meninggalkan comfort zone di luar negeri untuk membantu pemerintah, kementerian, BUMN, dan lembaga publik membangun masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Kendati demikian, data Drone Emprit menunjukkan bahwa kasus ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan anak muda dan para profesional. Fahmi menjelaskan bahwa dari analisis potensi dampak yang dilakukan, terdapat tiga konsekuensi jangka panjang yang dapat muncul.
Pertama, migrasi talenta. Anak muda, ahli IT, akademisi, dan diaspora akan semakin menghindari keterlibatan dalam proyek pemerintah maupun BUMN. Mereka akan merasa lebih aman mendedikasikan keahliannya di sektor swasta atau perusahaan asing.
Kedua, krisis kepercayaan dalam memberikan kajian independen. Akademisi dan tenaga ahli independen mulai khawatir bahwa kajian teknis atau rekomendasi yang mereka susun dapat diputarbalikkan menjadi alat jerat pidana, meskipun mereka tidak memiliki kewenangan eksekusi.
Ketiga, dan yang paling merusak, adalah melambatnya kemajuan teknologi serta digitalisasi nasional. Jika para pakar yang kompeten dan berintegritas enggan terlibat, maka yang tersisa untuk membantu pemerintah adalah mereka yang kurang kompeten atau justru memiliki agenda yang tidak bersih.
“Dengan kata lain: ironi terbesar dari kasus ini adalah bahwa upaya ‘menegakkan hukum’ pada orang yang tidak terbukti menerima aliran dana justru berpotensi membuka pintu lebar bagi aktor-aktor yang kurang berintegritas untuk mengisi ruang yang ditinggalkan para profesional jujur,” jelasnya.
