MAKLUMAT — Para anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2024-2029 telah resmi dilantik pada Sabtu (31/8/2024) lalu. Salah satunya termasuk politisi senior PAN yang juga kader Muhammadiyah, Suli Daim berhasil kembali menduduki satu dari 120 kursi parlemen Indrapura.
Suli Daim adalah anggota DPRD Jatim 2009-2014 dan 2014-2019, yang kembali terpilih pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 14 Februari 2024 lalu dari daerah pemilihan (Dapil) Jatim 9,yang mencakup Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Ngawi dan Magetan.
“Pertama mengucapkan puji syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat yang Allah berikan, semoga senantiasa mendapatkan petunjuk dan ridhonya. Tidak lupa pula saya sampaikan terima kasih atas kepercayaan masyarakat Dapil 9 yang telah memberikan mandat menjadi wakilnya, mohon doanya semoga saya tetap istikamah dan amanah dalam mengemban amanah sebagai wakil rakyat,” kata Suli kepada Maklumat.ID, Senin (2/9/2024).
Menurut Suli, amanah sebagai wakil rakyat adalah tanggung jawab yang sangat berat. Terlebih, kata dia, PAN tempatnya bernaung hanya memiliki 5 kursi dari total 120 kursi DPRD Jatim. Artinya, butuh kerja keras yang gigih dalam memperjuangkan aspirasi-aspirasi serta kepentingan rakyat.
“Tentu butuh kerja ekstra untuk memperjuangkan dan mampu berkomunikasi, melakukan penguatan terhadap banyak kepentingan yang beredar agar kita mampu memberikan warna sesuai nilai-nilai dasar yang kita punya dalam setiap perumusan peraturan daerah (Perda) atau perundang-undangan lainnya,” terangnya.
Dalam rangka bersungguh-sungguh berjuang itulah, Suli menegaskan komitmennya untuk membangun sinergitas yang baik atas kepentingan publik, dengan partai-partai lain yang memiliki kesamaan visi dalam melakukan perubahan serta keberpihakan terhadap kepentingan publik.
“Untuk kepentingan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga Jawa Timur,” tandas pria yang juga menjabat Ketua Divisi Publikasi dan Kerjasama Media Majelis Pustaka, Informasi dan Digitalisasi (MPID) PWM Jawa Timur itu.
Sebab itu, Suli mengaku siap ditempatkan di mana pun dalam struktur fraksi maupun alat kelengkapan dewan (AKD). Seluruh anggota DPRD Jatim yang baru saja dilantik tengah fokus mengikuti kegiatan penguatan dan peningkatan kualitas yang dilaksanakan Kemendagri hingga tanggal 6 September 2024 mendatang.
“Urusan fraksi adalah urusan pimpinan partai, saya sami’na wa atho’na. Setelah dilantik ini kita langsung ada kegiatan penguatan dan peningkatan kualitas anggota yang wajib diikuti oleh seluruh anggota DPRD mulai tanggal 2-6 September 2024 di Jakarta. Setelah kegiatan itu, DPRD baru akan memulai pembentukan AKD,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Suli juga menyampaikan pandangannya soal pentingnya Muhammadiyah memperkuat dan memperluas gerakan dakwahnya di jalur politik. Sebab, menurut dia, dakwah di ranah politik merupakan langkah penting untuk memengaruhi kebijakan dan memperjuangkan kepentingan umat yang lebih luas.
“Berjuang di jalur politik adalah bagian yang juga sangat penting dari dakwah, tentu tanpa harus mengabaikan dakwah yang sudah berjalan dengan baik selama ini,” ujar Suli.
Dia berpendapat, berdakwah di jalur kekuasaan atau politik memiliki efektivitas yang cepat dan pasti dalam menciptakan perubahan nyata. Dakwah di ranah ini, lanjut Suli, akan langsung menyentuh pada regulasi dan kebijakan yang berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat.
“Jumlah politisi kader Muhammadiyah yang memiliki semangat dan ruh perjuangan keislaman dan keumatan saat ini masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan intervensi organisasi Islam terbesar di Indonesia ini untuk memperkuat kader yang memiliki minat di bidang politik,” tegasnya.
Masih menurut Suli, sebagai organisasi keagamaan dan sosial yang besar, Muhammadiyah memiliki peran strategis dalam membangun moralitas, keadilan, dan kesejahteraan melalui kebijakan politik yang berpihak kepada kepentingan umat moralitas dan etika di dunia politik.
“Muhammadiyah memiliki basis massa yang besar dan luas. Melalui jalur politik, Muhammadiyah dapat menjadi jembatan untuk memperjuangkan kepentingan umat,” sebutnya.
“Dakwah Muhammadiyah di jalur politik bukanlah upaya untuk mengejar kekuasaan semata, tetapi lebih merupakan tanggung jawab moral dan sosial untuk mewujudkan cita-cita luhur masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan ridha Allah,” pungkas Suli.
