MAKLUMAT – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., mengajak seluruh jajaran Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) untuk bersinergi. Ia menegaskan kementeriannya siap bermitra dan terbuka penuh untuk mengawal reformasi pendidikan nasional.
Pernyataan lugas itu disampaikan saat memberikan paparan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Forum Rektor PTMA. Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menjadi tuan rumah agenda tersebut pada hari kedua, Jumat (17/10/2025).
Abdul Mu’ti memaparkan, Kemendikdasmen kini memiliki lima hingga enam program prioritas besar. Program-program ini, menurutnya, dapat berjalan kolaboratif bersama jaringan PTMA.
Program pertama berfokus pada revitalisasi satuan pendidikan. Pemerintah tidak hanya memperbaiki fisik dan sarana prasarana sekolah. Kementerian juga membenahi sistem manajemen, tata kelola, serta peningkatan kapasitas kepala sekolah dan tenaga pendidik.
”Tahun ini ada lebih dari 16.100 sekolah yang ikut direvitalisasi dengan anggaran mencapai Rp16,9 triliun,” jelasnya. Pemerintah akan berupaya menjaga capaian itu tahun depan, meski anggaran sedikit berkurang.
Program kedua menyasar peningkatan kualitas guru. Pemerintah telah menyiapkan 808 ribu kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG). Kemdikdasmen juga memperluas program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi guru yang belum menuntaskan studi sarjananya.
”Kami ingin memastikan tidak ada guru yang terhenti kariernya hanya karena belum memenuhi syarat akademik. Bahkan pengalaman mengajar kini diakui hingga 70 persen dalam skema RPL,” ujar Mu’ti.
Kemdikdasmen turut mendorong deep learning untuk memperkuat kapasitas pedagogik siswa. Mu’ti menyebut Bahasa Inggris akan menjadi mata pelajaran wajib mulai kelas 3 SD pada 2027.
Pelatihan guru Bahasa Inggris pun menjadi fokus utama. Ia juga menyinggung pelatihan coding dan kecerdasan buatan (AI) yang kelak diarahkan menjadi mata pelajaran wajib.
Kebutuhan guru coding dan AI dipastikan meningkat tajam. Di sinilah peran perguruan tinggi sangat dibutuhkan. Mu’ti secara terbuka mengundang PTMA berpartisipasi dalam penelitian kebijakan (policy research).
Ia ingin setiap kebijakan lahir dari kajian akademik yang kuat. ”Kami ingin kebijakan pendidikan tidak sekadar administratif, tetapi menjadi rekayasa sosial yang membentuk karakter bangsa,” tegasnya.
Mu’ti menutup paparan dengan menegaskan bahwa setiap kebijakan Kemdikdasmen memiliki dasar filosofis dan kajian mendalam. Ia juga menyebut kinerja kementeriannya dinilai terbaik secara nasional.
Rakernas di UMM ini menjadi forum konsolidasi dan sinergi antara pemerintah dan jaringan kampus Muhammadiyah-Aisyiyah. Tujuannya satu: mewujudkan pendidikan yang unggul, merata, inklusif, dan berorientasi masa depan.***
