MAKLUMAT — Kementerian Agama (Kemenag) sesuai dengan prinsip melakukan audit syariah terhadap delapan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan dua Lembaga Amil Zakat (LAZ) di delapan lokasi pada 9-16 Februari 2025. Audit ini bertujuan memastikan pengelolaan dana zakat sesuai dengan prinsip syariah serta meningkatkan akuntabilitas lembaga pengelola zakat.
Lokasi yang menjadi sasaran audit meliputi BAZNAS Kabupaten Sumedang, Garut, Cianjur, Sukabumi, Kota Surabaya, Provinsi Jambi, serta dua LAZ, yakni Nurul Hayat Surabaya dan Djalaludin Pane di Sumatera Utara. Sebanyak 27 auditor dari Inspektorat Jenderal Kemenag ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menegaskan bahwa dana zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya merupakan amanah umat yang harus dikelola dengan baik dan sesuai ketentuan syariah.
“Dana zakat adalah amanah umat. Negara wajib memastikan pengelolaannya tepat sasaran, terutama dalam upaya penanggulangan kemiskinan,” ujar Abu Rokhmad, Senin (17/2/2025).
Audit ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 606 Tahun 2020. Pemeriksaan tidak hanya mencakup aspek keuangan, tetapi juga menilai kepatuhan dalam mendistribusikan zakat kepada mustahik serta langkah-langkah pencegahan penyimpangan.
Selain itu, audit ini juga menjadi bagian dari persiapan peta jalan akreditasi lembaga zakat berbasis kinerja dan kepatuhan syariah.
Abu menambahkan, BAZNAS dan LAZ diharapkan dapat berperan lebih aktif dalam membantu pemerintah menanggulangi kemiskinan, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
“Akreditasi lembaga zakat harus sejalan dengan visi pemerintah dalam mengurangi kemiskinan. Lembaga zakat tidak hanya bertugas mengumpulkan dana, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam membangun kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
