MAKLUMAT – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia memperkuat tata kelola pelayanan publik. Pemerintah ingin mengebut pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah. SPM itu mencakup enam bidang krusial. Yakni, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.
Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Restuardy Daud menyatakan, tujuannya adalah memastikan setiap warga mendapatkan pelayanan dasar yang setara. “Kami ingin layanan itu terstandarisasi untuk memenuhi hak-hak dasar mereka,” katanya saat membuka Rapat Koordinasi Capaian dan Pelaporan SPM Wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/10/2025).
Restuardy menjelaskan, penerapan SPM merupakan ketentuan konstitusi mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar. Hal itu menjadi hak setiap warga negara. UUD 1945 dan UU Pemda Nomor 23 Tahun 2014 turut mengamanatkan hal tersebut. Regulasi itu menegaskan bahwa urusan wajib pemerintah daerah harus berfokus pada pelayanan dasar.
“Bahkan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) juga mengatur bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) kita gunakan untuk mendukung pencapaian SPM sesuai kinerja layanan di daerah,” timpalnya.
Dia mengingatkan, SPM bukan sekadar kewajiban administratif. SPM menjadi ukuran nyata hadirnya pemerintah dalam menjamin layanan dasar bagi masyarakat. “Untuk itu, kami mendorong pemerintah daerah agar penerapan SPM mencapai 100 persen,” tandasnya.
Sekretaris Ditjen Bangda Kemendagri Maddaremeng menambahkan, Tim Sekber SPM saat ini sedang melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terpadu. Tim gabungan dari Kemendagri dan sejumlah kementerian/lembaga itu menyisir penerapan SPM di wilayah barat dan timur Indonesia.
Tim telah merampungkan monev wilayah Barat di Jakarta dan Jawa Barat. Di DKI Jakarta, Tim Sekber memantau Puskesmas Pancoran, SMA 70, Satuan Gulkarmat/BPBD, dan PAM Jaya.
Di Jawa Barat, tim menggelar monev terpadu di Puskesmas Ciparay, Panti Lansia Ciparay, SMAN 8 Kota Bandung, dan Satuan Damkar Kota Bandung.
“Selanjutnya, kami akan melanjutkan Monev Terpadu Pelaksanaan SPM di wilayah timur. Kami akan melakukan uji petik pelayanan SPM di Sulawesi Selatan pada awal November,” pungkas Maddaremmeng.***
