MAKLUMAT — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kembali menggelar diskusi untuk membahas delapan isu strategis dalam kebijakan pendidikan. Dalam kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) yang berlangsung pada Selasa (19/11), hadir berbagai praktisi pendidikan, narasumber, dan tenaga ahli.
Beberapa topik besar yang menjadi sorotan meliputi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi, masa depan Ujian Nasional, pengembangan SMK, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam pendidikan, program Guru Penggerak, implementasi Kurikulum Merdeka, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga rencana pengembangan sekolah unggul.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menggarisbawahi pentingnya penyempurnaan sistem zonasi dalam PPDB. Sistem ini, menurutnya, dirancang untuk menciptakan pemerataan pendidikan, tetapi dalam penerapannya masih menghadapi berbagai kendala.
“Kami sudah melakukan diskusi dengan para kepala dinas pendidikan dan menyerap masukan langsung dari daerah. Zonasi ini tujuannya mulia, tapi tentu perlu penyempurnaan teknis,” ujar Abdul Mu’ti.
Di sisi lain, masa depan SMK juga menjadi perhatian khusus. Presiden Prabowo Subianto meminta agar pendidikan vokasi lebih diperkuat, terutama dalam membangun kemitraan dengan dunia usaha dan industri. “Kami sedang menyusun strategi agar lulusan SMK lebih siap menghadapi dunia kerja,” tambahnya.
AI Masuk Kurikulum, Langkah Menuju Masa Depan
Kemendikdasmen juga merencanakan pengintegrasian kecerdasan buatan (AI) ke dalam kurikulum pendidikan. Mata pelajaran ini direncanakan masuk sebagai pilihan di tingkat dasar hingga menengah.
“Kita ingin generasi muda punya kemampuan bersaing di era teknologi masa depan. AI adalah salah satu langkah strategis ke arah sana,” kata Abdul Mu’ti.
Masalah PPPK juga mendapat sorotan, terutama terkait guru-guru swasta yang lolos program ini. Abdul Mu’ti mengusulkan agar mereka tetap dapat mengajar di sekolah asal, meskipun kebijakan distribusi guru akan tetap ditentukan secara nasional.
Pelaksana Tugas Dirjen Pendidikan Vokasi, Tatang Muttaqin, menegaskan bahwa kebijakan pendidikan harus terus dievaluasi untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di seluruh daerah. “Kunci pembangunan SDM unggul adalah pendidikan berkualitas,” tegasnya.
Pandangan Beragam untuk Kebijakan Lebih Baik
Widiyaprada Ahli Madya BBPMP Provinsi Jawa Timur, Kusuma Santi, mengapresiasi pendekatan pemerintah yang mengedepankan “belanja masalah” sebelum mengambil keputusan. “Kebijakan yang baik itu lahir dari identifikasi dan evaluasi yang matang,” ujarnya.
Aktivis pendidikan Tamansiswa, Ki Darmaningtyas, menyoroti sistem zonasi PPDB yang dinilai membatasi akses siswa berprestasi ke sekolah negeri. Ia mengusulkan pendekatan afirmatif yang mempertimbangkan hasil tes atau nilai ujian akhir bagi siswa. “Zonasi perlu lebih fleksibel untuk memberi ruang bagi siswa berprestasi,” katanya.
Evaluasi Ujian Nasional
Pro-kontra terkait Ujian Nasional (UN) dan Asesmen Nasional (AN) juga mencuat dalam diskusi ini. Widiyaprada Ahli Utama, Yaya Jakari, berharap kebijakan yang diambil dapat menghasilkan alat ukur yang lebih komprehensif dan adil.
Ade Erlangga, dari Direktorat SMK, menambahkan bahwa lulusan SMK harus mampu bersaing di pasar kerja global. Ia menekankan perlunya kurikulum yang relevan dengan dunia industri serta pemerataan guru di SMK.
Diskusi ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menyempurnakan kebijakan pendidikan yang lebih baik, merata, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan masukan dari berbagai pihak, Kemendikdasmen optimistis dapat merumuskan kebijakan yang lebih adaptif sebelum akhir 2024.
