Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut sejumlah bidang yang akan menjadi prioritas pemerintah pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2025. Di antaranya termasuk kebijakan hilirisasi dan program makan bergizi.

Direktur Penyusunan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Rofyanto Kurniawan menjelaskan, pada bidang kesehatan akan berfokus pada penurunan stunting dan menjaga kesehatan masyarakat. Salah satunya dengan memberikan makanan bergizi kepada masyarakat.

“Di bidang kesehatan tentunya kita akan mengaktualisasi penurunan stunting menjaga kesehatan masyarakat termasuk memberikan asupan makanan bergizi kepada masyarakat,” katanya dalam forum Konsultasi Publik RUU APBN tahun anggaran 2025 yang digelar daring, Selasa (30/7/2024) pagi.

Rofyanto juga menyebut prioritas di bidang Pendidikan, yang akan berfokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM). Hal itu, kata dia, untuk merespons berbagai tantangan pembangunan melalui pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan.

Sementara di sektor perlindungan sosial, pemerintah akan mendorong pengentasan kemiskinan dan menurunkan kesenjangan. Tak kalah penting, pemerintah juga akan belanja di bidang infrastruktur untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi.

“(Bidang) ketahanan pangan (pemerintah) untuk mendorong kemandirian pangan akses pangan dan kualitas pangan. Kemudian (Bidang) hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah dan kesempatan kerja bagi masyarakat Indonesia. Tentunya, di bidang penguatan investasi kita akan mendorong pembangunan iklim investasi yang kondusif,” ungkap Rofyanto.

Lebih lanjut, Rofyanto memastikan belanja prioritas itu akan sejalan dengan kebijakan umum pemerintah pusat. Dia menyebut, terdapat empat fokus kebijakan umum belanja pemerintah pusat.

Pertama belanja birokrasi akan terus diefisienkan. Kedua, belanja modal akan didorong untuk mendukung transformasi ekonomi. Ketiga, belanja difokuskan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Terakhir keempat, melakukan reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran.