MAKLUMAT — Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Agama (Kemenag) secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman alias Memorandum of Understanding (MoU), untuk berkolaborasi dalam mewujudkan program Sekolah Rakyat, Selasa (11/3/2025).
Program Sekolah Rakyat sendiri bermaksud untuk memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem, sebagai upaya jangka panjang untuk memutus rantai kemiskinan. Penandatanganan MoU tersebut berlangsung di Kantor Kemenag RI, Jakarta.
Kesepakatan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengembangan kesejahteraan sosial, pertukaran data penerima manfaat, hingga peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Kemensos dan Kemenag juga akan menyusun kebijakan strategis di bidang kesejahteraan sosial, pendidikan, dan pelatihan, termasuk pembentukan karakter bagi guru serta tenaga pendidikan.
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, menegaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai program pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu. “Program ini akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2025-2026 dengan menyasar masyarakat kurang mampu yang selama ini sulit mengakses pendidikan formal,” ujarnya.
Gus Ipul mengungkapkan, hampir 74 persen penduduk miskin di Indonesia hanya memiliki pendidikan hingga tingkat SD. “Sekolah Rakyat akan memberikan peluang bagi mereka untuk memperoleh pendidikan yang layak dari jenjang SD hingga SMA,” tambah pria yang juga Sekjen PB Nahdlatul Ulama (NU) itu.
Saat ini, Kemensos masih merumuskan kurikulum dan fasilitas pendukung program tersebut. Sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kemenag, Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Kantor Staf Presiden, serta pemerintah daerah, akan berkolaborasi untuk merealisasikan Sekolah Rakyat.
Sebagai langkah awal, Gus Ipul mengatakan bahwa pemerintah akan membentuk satuan tugas (Satgas) lintas kementerian/lembaga guna memastikan program ini berjalan sesuai target.
Madrasah dan Pesantren Jadi Bagian Sekolah Rakyat
Sementara itu, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa madrasah dan pesantren harus menjadi bagian integral dari Sekolah Rakyat. Menurutnya, lembaga pendidikan berbasis keagamaan ini telah lama berperan dalam membangun karakter bangsa serta memberdayakan masyarakat miskin.
“Jika Kemensos ingin menyukseskan program Sekolah Rakyat, maka madrasah dan pesantren harus menjadi bagian dari solusi pendidikan bagi masyarakat miskin,” tegasnya.
Menag Nasaruddin juga menyoroti ketimpangan antara madrasah negeri dan madrasah swasta. Ia mengungkapkan, saat ini sekitar 90 persen madrasah di bawah Kemenag adalah madrasah swasta yang masih menghadapi keterbatasan dalam pendanaan, gaji guru, serta bantuan infrastruktur. Sementara itu, madrasah negeri mendapatkan fasilitas yang lebih lengkap, dengan gaji guru yang dibiayai oleh negara.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pemerataan anggaran pendidikan tinggi di Indonesia. Ia menyoroti ketimpangan yang terjadi, di mana satu fakultas kedokteran di Universitas Indonesia memiliki anggaran lebih besar dibandingkan 58 Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang tersebar di seluruh Indonesia.
“Saya berharap program Sekolah Rakyat dapat menjadi momentum dalam mendorong pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat miskin serta menciptakan keadilan pendidikan di Indonesia,” pungkas Menag Nasaruddin.
Dengan kolaborasi antara Kemensos dan Kemenag ini, diharapkan Sekolah Rakyat dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu serta mengurangi angka kemiskinan di Indonesia.
