MAKLUMAT — Kementerian Transmigrasi mengusulkan anggaran Rp1,9 triliun untuk menjalankan program kerja tahun 2027. Angka itu jauh lebih besar dibanding pagu indikatif yang saat ini ditetapkan sebesar Rp400,2 miliar. Komisi V DPR pun menyatakan akan memperjuangkan peningkatan anggaran tersebut dalam pembahasan APBN 2027.
Hal itu disampaikan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi usai mengikuti Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR bersama kementerian dan lembaga mitra kerja terkait pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Viva Yoga menjelaskan kebutuhan anggaran Rp1,9 triliun merupakan revisi dari usulan sebelumnya sebesar Rp970 miliar. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan program yang akan dijalankan pada 2027.
“Hasil rapat hari ini menetapkan pagu indikatif anggaran Kementrans sebesar Rp400,2 miliar,” ujarnya.
Ia mengapresiasi kesimpulan rapat yang menyatakan Komisi V bersama mitra kerja akan memperjuangkan tambahan anggaran guna mendukung program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku. “Komisi V dan mitra juga akan melakukan sinkronisasi anggaran dalam RAPBN Tahun 2027,” ujar Viva Yoga.
Rapat dihadiri 34 anggota Komisi V DPR dari berbagai fraksi. Hadir pula Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, serta Kepala Basarnas Mohammad Syafii.
Dalam pembahasan sebelumnya pada 10 Juni 2026, sejumlah anggota Komisi V DPR juga menyoroti rendahnya pagu indikatif Kementerian Transmigrasi yang hanya Rp400,2 miliar. Mereka menilai alokasi tersebut belum sebanding dengan kebutuhan program yang harus dijalankan kementerian, terutama untuk mendukung pembangunan kawasan transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat.
Anggota Komisi V DPR Abdul Hadi bahkan menyebut besaran anggaran yang tersedia “cukup rendah dibanding tahun sebelumnya” dan berpotensi membatasi pelaksanaan program yang menyentuh masyarakat. Karena itu, Komisi V mendorong penguatan alokasi anggaran agar program pembangunan di kawasan transmigrasi, desa, dan daerah tertinggal dapat berjalan lebih optimal.
