MAKLUMAT — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengusulkan penguatan pedoman kesempatan kerja inklusif di kawasan ASEAN melalui indikator yang dapat digunakan untuk mengukur penerapan inklusivitas di tempat kerja.
Usulan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri dalam forum ketenagakerjaan ASEAN di Bangkok, Thailand, Selasa (25/8/2026).
Indah mengatakan, Indonesia memandang Guideline to Promote Inclusive Employment for Persons with Disabilities sebagai instrumen penting untuk memperkuat penerapan prinsip kesempatan kerja inklusif di negara-negara ASEAN.
“Pedoman ini penting untuk memastikan prinsip kesempatan kerja inklusif dapat diterapkan secara nyata dan memberikan manfaat bagi beragam kelompok pekerja,” ujar Indah.
Ia juga mengapresiasi proyek Vietnam-Jepang yang berfokus pada implementasi pedoman tersebut. Proyek itu antara lain mencakup identifikasi hambatan dalam mengakses pekerjaan, penguatan akomodasi yang layak, serta peningkatan aksesibilitas tempat kerja bagi beragam kelompok pekerja.
Menurut Indah, efektivitas pedoman dapat diperkuat dengan memasukkan indikator yang membantu pengusaha mengukur penerapan inklusivitas dalam berbagai aspek ketenagakerjaan. Pengukuran tersebut dapat mencakup proses perekrutan, pengembangan karier, retensi, hingga partisipasi pekerja.
“Pedoman ini juga perlu mempertimbangkan mekanisme kerja sama tripartit agar pemerintah, pengusaha, dan organisasi pekerja memiliki peran dalam memantau penerapan praktik ketenagakerjaan yang inklusif,” katanya.
Ia menilai pedoman tersebut dapat menjadi referensi bersama bagi negara-negara ASEAN dalam membangun pasar tenaga kerja yang inklusif sekaligus mampu menghadapi perubahan dunia kerja.
“Indonesia siap berkontribusi dan semakin memperkuat kerja sama ini dalam semangat saling belajar, solidaritas ASEAN, serta South-South and Triangular Cooperation (SSTC),” pungkas Indah.
