MAKLUMAT – Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan dalam APBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun. Namun dari jumlah tersebt, tergerus Rp335 triliun dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tentu saja porsi besar anggaran salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut berdampak pada bidang pendidikan lainnya.
Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muhammadiyah Surabaya (UM Surabaya), Achmad Hidayatullah PhD mengakui program MBG memiliki dampak positif, baik bagi peningkatan gizi peserta didik maupun penciptaan lapangan kerja baru.
“Namun yang menjadi catatan dan perdebatan di masyarakat, ketika anggaran MBG Rp335 triliun itu diambil dari alokasi anggaran pendidikan yang 20 persen. Jika benar, maka anggaran untuk beasiswa, kesejahteraan guru dan dosen, riset, serta infrastruktur pendidikan masih kecil,” kata Dayat, dalam siaran pers, Selasa (19/8/2025)
Menurutnya, pemerintah perlu menjelaskan lebih rinci skema pembiayaan MBG yang diambil dari anggaran pendidikan dan mempertimbangkan sumber pendanaan lain di APBN.
Ia menegaskan bahwa amanat konstitusi mengenai alokasi minimal 20 persen APBN untuk pendidikan harus tetap dijaga secara substansial, bukan hanya formalitas angka.
Dayat juga menyoroti masih lemahnya dukungan pendidikan di daerah tertinggal, kesejahteraan guru yang belum memadai, hingga minimnya anggaran riset di perguruan tinggi.
“Kalau dibandingkan negara maju, anggaran pendidikan kita bukan hanya kecil, tapi juga terhambat kerumitan administrasi,” ujarnya.
Seperti diketahui, dari total Rp757,8 triliun anggaran pendidikan 2026, sebesar Rp178,7 triliun digunakan untuk tunjangan guru/dosen. Rp64,3 triliun untuk BOS, dan Rp57,8 triliun untuk beasiswa LPDP, KIP, PIP.
Meski menuai kritik, pemerintah menyebut MBG sebagai investasi pendidikan jangka panjang.
Dayat menjelaskan, sejumlah riset internasional menunjukkan manfaat pemberian makan bergizi di sekolah.
Studi Kristjansson (2006) menemukan bahwa program ini meningkatkan kemampuan matematika siswa, sementara riset Zenebi et al (2018) membuktikan adanya peningkatan kehadiran sekolah dan pertumbuhan anak yang lebih baik.
“Negara-negara maju sudah melaksanakan program serupa sejak lama. Indonesia tidak boleh ketinggalan,” pungkas Dayat.
