KETUA Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) PWM Jatim Dr Khozin M.Si turut menanggapi wacana penggunaan marketplace guru yang digulirkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim beberapa waktu lalu.
Menurut dia, jika program marketplace guru tersebut benar-benar diterapkan bisa berpotensi memperlebar gap antara sekolah swasta dengan sekolah negeri yang dikelola oleh pemerintah. Sebab, pada akhirnya tenaga pendidik atau guru di sekolah-sekolah swasta akan berlomba-lomba bergeser ke sekolah-sekolah negeri.
“Sistem itu yang saya tahu hanya melayani sekolah-sekolah negeri, sementara yang swasta tidak terakomodir dan bahkan hampir selalu menjadi korban. Sebab, guru-guru yang sudah dididik dan dibina sekian lama, lalu terekrut misalnya di PPPK-nya pemerintah dan dengan sistem baru itu nanti, tentu akan mempersulit sekolah-sekolah swasta,” katanya kepada Maklumat.id.
Khozin berpendapat bahwa marketplace guru tidak akan bisa menyelesaikan peliknya persoalan guru honorer dan dunia pendidikan secara umum. Dia menyebut, pemerintah harus bertanggungjawab terhadap seluruh elemen dan persoalan di dunia pendidikan secara umum, bukan malah seolah-olah menyederhanakan permasalahan saja.
“Pemerintah itu kan harus mengurus semua (urusan-urusan) pendidikan, bukan hanya yang milik pemerintah atau sekolah-sekolah negeri, tapi juga termasuk yang swasta, juga lembaga-lembaga pendidikan non-formal,” ungkapnya.
Menurut dia, program marketplace guru justru akan memperuncing permasalahan. Sebab, pemerintah yang di satu sisi harus menyiapkan guru untuk sekolah-sekolah negeri, dengan program tersebut seolah hanya ingin mengambil jalan simpel dengan merekrut guru-guru yang semula bertugas dan mengajar di sekolah-sekolah swasta.
”Sementara pemerintah yang juga harus menyiapkan guru-guru untuk sekolah-sekolah mereka, sekolah-sekolah negeri, itu kan nantinya malah bisa ngambil saja dari sekolah-sekolah swasta,” keluh Khozin.
Dia berharap, pemerintah bisa lebih bijak dalam membuat program dan kebijakan di dunia pendidikan, sebab dampaknya akan berpengaruh pada generasi masa depan bangsa. “Pemerintah harus bertanggungjawab secara umum terhadap pendidikan, termasuk bagi sekolah-sekolah swasta,” tandasnya. (*)
Sumber Foto: Mudipat
Reporter: Ubay
Editor: Aan Hariyanto
