MAKLUMAT – Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Dedi Irwansa, turut menyampaikan pandangannya soal usulan Presiden Prabowo Subianto untuk mengubah sistem Pilkada menjadi dipilih DPRD setempat.
Menurut Dedi, biaya Pilkada yang tinggi memang menjadi salah satu permasalahan penting yang harus mendapatkan perhatian serius.
Meski begitu, politisi Partai Demokrat itu menggarisbawahi agar hak demokrasi publik juga harus tetap menjadi semangat utama yang harus dijunjung.
“Biaya tinggi Pilkada memang menjadi perhatian khusus karena tingginya anggaran negara untuk suatu regenerasi kepemimpinan, namun hak demokrasi harus tetap menjadi spirit,” ujarnya kepada Maklumat.ID, Selasa (17/12/2024).
Sebab itu, Dedi berharap agar hal tersebut benar-benar dikaji secara mendalam dan komprehensif, dengan membuka ruang diskusi publik dan melibatkan semua pihak seluas-luasnya.
“Perlu kajian mendalam dan membuka ruang diskusi publik seluas-luasnya, sehingga menjadi mendapatkan formula solusi sistem demokrasi di republik ini,” sebutnya.
Dedi menilai, meski Indonesia sudah memiliki pengalaman dalam menggelar Pilkada secara tidak langsung alias melalui DPRD, namun menurutnya zaman sudah berbeda, sehingga harus ada kajian mendalam terhadap hal tersebut.
Ia meminta agar diskusi dan kajian terkait hal itu harus melibatkan semua pihak, termasuk perguruan tinggi, NGO (Non Government Organization), ormas, dan sebagainya.
“Tahun beda teknologi informasi sudah berbeda, sosio kultur sudah berbeda, sehingga butuh kajian ilmiah yang konkret jangan bermain asumsi-asumsi,” katanya.
“Perguruan tinggi, NGO, Ormas semua diminta dilibatkan dalam penelitian ilmiah, kita buka diskusi seluas-luasnya,” pungkas Dedi.
