MAKLUMAT – Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, Ridho Al-Hamdi menyampaikan pandangannya soal pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Dia mengingatkan bahwa tahapan Pilkada masih belum usai, kendati sejumlah hasil hitung cepat (quick count) telah menunjukkan keunggulan calon-calon tertentu.
Ridho menegaskan, hal itu bukanlah hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia mengajak semua pihak untuk menunggu hingga KPU menetapkan pemenang Pilkada. Sebab, nantinya masih akan ada mekanisme untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) bagi calon-calon yang merasa keberatan dengan hasil Pilkada.
“Meskipun hasil Pilkada belum selesai, tapi hajatan Pilkada 27 November 2024 sudah selesai dan sekarang masih proses penghitungan oleh KPU. Kita harus menunggu resmi penetapan oleh KPU karena ada tahapan gugatan hasil Pilkada ke MK,” ujarnya kepada Maklumat.ID, Sabtu (30/11/2024).
Dia mengajak semua pihak, baik para pemilih maupun para paslon dan timnya untuk memantau dengan sungguh hasil penghitungan suara.
“Pemilih ataupun pasangan calon harus memantau hasil Pilkada ini, jikalau ada hasil yang tidak disepakati, hasil yang dicurigai, maka ada jalur gugatan ke MK,” sebutnya.
“Maka silakan siapkan data-datanya, agar supaya proses gugatan di MK ini berjalan dengan lancar sesuai keinginan pihak yang terkait,” sambung Ridho.
Imbau Semua Pihak Tunggu Hasil Resmi KPU
Sementara itu, Ridho juga meminta para paslon yang telah mendeklarasikan kemenangannya agar menunggu hingga seluruh prosesnya benar-benar berakhir dan KPU mengumumkan hasilnya.
“Tentu bagi mereka yang menyatakan sudah menang agar tidak terburu-buru, karena semua proses masih belum selesai sampai penetapan KPU,” pesannya.
Alumnus TU University Dortmund, Jerman itu juga berharap agar para kontestan yang belum berhasil memenangkan Pilkada serentak 2024 nantinya agar legowo, menerima dengan lapang dada.
“Tidak boleh kemudian melakukan tindakan-tindakan yang inkonstitusional sehingga melukai atau mencederai wajah demokrasi Indonesia,” tegasnya.
Calon yang ada Tidak Mewakili Kehendak Rakyat
Lebih lanjut, Ridho menilai banyak hal yang perlu mendapatkan evaluasi bersama dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2024.
Salah satunya, kata dia, adalah terkait tingkat partisipasi pemilih yang di beberapa daerah sangat rendah. Utamanya di daerah-daerah yang hanya terdapat calon tunggal melawan kotak kosong.
Selain itu, menurut Ridho, faktor penyebab rendahnya partisipasi pemilih dalam Pilkada kemungkinan akibat calon-calon yang ada tidak mewakili kehendak rakyat.
Ia menduga, dominasi kehendak dan kepentingan para elit serta kekuatan oligarki yang begitu besar dalam kandidasi calon kepala daerah (Cakada).
“Calon-calon yang disajikan juga tidak sesuai dengan harapan publik, karena dominasi kekuatan partai politik dan dominasi oligarki yang menginginkan Cakada tertentu itu harus maju dan harus menang,” ungkapnya.
“Itu tidak sesuai dengan kehendak rakyat, sehingga calon-calon yang muncul itu sangat terbatas, hanya dua atau tiga calon, itu pun seperti sudah di-setting para elit,” imbuh Ridho.
Beberapa Daerah Bermasalah
Pria yang juga menjabat Wakil Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu mencotohkan pada Pilkada di Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera Utara, serta beberapa daerah lain.
Menurutnya, para kontestan yang muncul di daerah-daerah tersebut bukan merupakan kehendak rakyat, melainkan kehendak para elit.
“Seperti di Jakarta, beberapa informasi mengatakan bahwa tingkat partisipasi pemilih itu hanya sekitar 57 persen,” sorotnya.
“Ini menunjukkan bahwa Pilkada itu belum merepresentasikan suara rakyat. Apalagi di 37 daerah itu calon tunggal,” lanjut Ridho.
Tak hanya itu, Ridho juga menyorot Pilkada di dua daerah lain, yakni di Provinsi Bengkulu dan Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan.
“Di Bengkulu itu cagubnya incumbent, itu kena OTT KPK, sehingga memungkinkan lawan kemudian menang,” sebutnya.
“Di Banjarbaru itu salah satu calonnya didiskualifikasi oleh KPU Daerah, sehingga hanya calon tunggal yang bisa, tetapi ini bukan melawan kotak kosong, sehingga otomatis lawannya menang,” sambung Ridho.
Energi Besar untuk Perbaiki Demokrasi Indonesia
Ridho mengatakan, pelaksanaan Pilkada serentak 2024 menunjukkan bahwa banyak hal yang harus menjadi evaluasi bersama dalam memperbaiki demokrasi Indonesia.
Menurutnya, dengan sejumlah permasalahan tersebut, perlu kesungguhan dan energi yang besar untuk memperbaiki kualitas demokrasi agar sesuai kehendak rakyat.
“Tentu ini semua menjadi evaluasi kita bersama, bahwa demokrasi kita sampai detik ini masih membutuhkan energi yang sangat besar untuk terus diperbaiki sesuai dengan kehendak rakyat,” pungkas Ridho.
