MUHAMMADIYAH secara organisatoris memang tidak tercebur lagsung dalam kontestasi politik praktis. Akan tetapi, tidak menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi apatis terhadap politik. Itu tidak lain karena kebutaan yang paling menyengsarakan adalah kebutaan terhadap politik.
Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur Muhammad Mirdasy mengatakan, adanya LHKP dalam lingkungan Muhammadiyah mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah adalah sebagai upaya untuk menghindarkan diri dari kebutaan politik. Sebab, segala aturan, kebijakan dan keberlangsungan bangsa serta negara, termasuk keberlangsungan Muhammadiyah di dalamnya, adalah bagian dari politik.
“Maka, LHKP harus menjadi navigator Muhammadiyah dalam urusan-urusan politik, yang harus paling tau datanya, petanya, dan sebagainya, yang paling awal harus menjelaskan politik,” katanya dalam pembukaan Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) LHKP PWM Jatim di Hotel Aston, Gresik, Ahad (4/6/2023).
Mirdasy menambahkan, sebesar apa pengaruh Muhammadiyah sebagai organisasi sipil dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah, ditentukan oleh sesolid apa dan sekuat apa strategi politiknya. Sehingga bisa mempengaruhi kebijakan agar lebih memihak kepada rakyat.
“Muhammadiyah tentu harus kompak, bukan dalam artian memilih calon-calon tertentu. Tetapi memiliki misi yang jelas dan frame yang jelas terhadap politik. Sebab, ada yang mengatakan bahwa buta paling menyengsarakan itu adalah buta politik,” tegasnya kembali.
Sementara perihal sikap dalam berpolitik, Mirdasy menyatakan, apapun atau siapa pun pilihannya, dan berasal dari partai politik (parpol) mana pun, tidak perlu jamaah Muhammadiyah berpolitik dengan cara ‘baper’ atau terbawa perasaan.
“Jadi jangan cuma karena beda pilihan atau beda parpol terus jadi baper-baperan. Itu biasa dalam politik. Justru dengan diaspora kader Muhammadiyah di banyak parpol itu harusnya bisa menjadi berkah tersendiri dan bisa dimanfaatkan,” pesannya.
Mirdasy juga menjelaskan, di lingkungan PWM Jatim, telah memiliki 21 LHKP di daerah-daerah dan akan terus bertambah menyusul di daerah-daerah lainnya.
“Saat ini dari 38 kabupaten/kota di Jawa Timur kita sudah ada 21 LHKP, sisanya inshaAllah akan segera menyusul mendirikan LHKP, sebab ada beberapa PDM yang memang baru melaksanakan Musyda dan membentuk kepengurusannya,” urainya.
Mantan Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Jatim itu juga menegaskan komitmen LHKP dalam mengawal dan melakukan pendampingan terhadap isu-isu politik dan kebijakan publik dengan mendirikan divisi survei dan data, yang klaimnya hanya dimiliki oleh LHKP PWM Jatim.
“Nah, itu nanti akan kita follow up dengan kita melakukan roadshow keliling Jatim, yang pertama di tanggal 18 Juni nanti di Bojonegoro, lalu menyusul di Madura, dan seterusnya selama dua minggu sekali,” tandasnya.
Kegiatan Rakerwil LHKP PWM Jatim itu sendiri selain mengundang seluruh perwakilan PDM se-Jawa Timur, juga turut dihadiri oleh banyak tokoh dan pejabat publik, di antaranya Ketua LHKP PP Muhammadiyah Dr phil Ridho Al-Hamdi, Ketua PWM Jatim Dr dr Sukadiono MM, Mantan Bupati Bojonegoro Dr Suyoto MSi, Wakil Walikota Blitar Tjujuk Sunario, Sekjend PDIP Sidoarjo Samsul Hadi, Komisi B DPRD Jatim Ammar Saifuddin, Anggota Komisi X DPR RI Prof Zainuddin Maliki, dan lain sebagainya. (*)
Reporter: Ubay
Editor: Aan Hariyanto
