KETUA Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur Muhammad Mirdasy menyampaikan pendapatnya untuk pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) tahun 2029 mendatang.
Mirdasy mengatakan, berkaca dari pengalaman dan evaluasi Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 lalu yang digelar secara serentak atau bersamaan antara Pilpres dan Pileg, maka Pemilu 2029 nanti diharapkan agar dilaksanakan terpisah.
“Melihat Pemilu 2024 kemarin, hemat saya sebaiknya untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2029 mendatang sebaiknya diselenggarakan terpisah, tidak serentak atau berbarengan seperti 2024 ini,” kata Mirdasy kepada Maklumat.id, Sabtu (27/7/2024).
Mantan Ketua DPW Partai Perindo Jatim itu menilai, dalam Pemilu 2024 atensi publik sebagian besar hanya tersedot pada kontestasi Pilpres. Imbasnya, para calon anggota legislatif (caleg) seolah tidak penting. Padahal, kontestasi Pileg sangat krusial.
“Pileg itu kan memilih calon anggota legislatif, yang akan menjadi wakil, mewakili rakyat dan akan membawa aspirasi-aspirasi rakyat di masing-masing daerah pemilihannya, supaya bisa sampai dan terdengar di Parlemen, sehingga outputnya bisa menghasilkan regulasi atau aturan-aturan, Undang-Undang (UU) yang sesuai aspirasi rakyat,” jelasnya.
“Jadi Pileg itu tidak kalah krusial, sama pentingnya dengan Pilpres. Tapi dalam Pemilu 2024 kemarin atensi publik terhadap Pileg seperti tertutupi oleh gegap gempita pertarungan Pilpres,” sambung Mirdasy.
Akibatnya, masih menurut Mirdasy, terjadi peningkatan signifikan terhadap praktik politik uang sebagai jalan pintas untuk bisa mendapatkan suara dalam Pileg.
“Karena masyarakat nggak melihat caleg, nggak peduli dengan Pileg, cuma peduli Pilpres. Itu juga menjadi salah satu faktor yang memicu meningkatnya praktik politik uang, apalagi dalam sistem Pemilu yang proporsional terbuka seperti ini, bertarung bebas semua kandidat,” tandas pria yang juga menjabat Ketua PW Parmusi Jatim itu.
Wacana untuk memisahkan pelaksanaan Pilpres dengan Pileg pada 2029 tersebut sebelumnya juga menjadi salah satu hasil rekomendasi Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PKB yang digelar di JCC Senayan, Jakarta pada Rabu (24/7/2024) lalu.
Waketum PKB Jazilul Fawaid menyebut, rekomendasi pemisahan Pilpres dan Pileg itu bisa ditempuh dengan mendorong revisi terhadap paket UU Politik, yakni UU Partai Politik dan UU Pemilu.
Reporter: Ubay NA
