MAKLUMAT – Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jawa Timur, Muhammad Mirdasy menyampaikan pandangannya soal peran perempuan dalam dinamika politik di Jawa Timur, yang mmenurutnya sudah berkembang signifikan.
Mirdasy menilai, situasi politik saat ini sudah berbeda dengan di zaman orde baru ataupun awal-awal reformasi dulu, di mana keterlibatan kalangan perempuan masih sangat minim. Tapi, saat ini cukup banyak perempuan yang berkiprah di ranah politik, termasuk berkontestasi.
“Bahkan di Jatim, Pilkada Provinsi atau Pilgub itu kan semua calon gubernur (cagub) itu kan perempuan, dengan karakteristik, visi, dan pengalamannya masing-masing,” ujar Mirdasy saat Konsolidasi Menghadapi Pilkada Serentak 2024 di Jember, Ahad (8/9/2024).
Bukan hanya pada kontestasi Pilkada Provinsi, Mirdasy juga mencontohkan pada Pilkada di beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur yang juga terdapat calon perempuan, seperti di Banyuwangi, Situbondo, Lumajang, Kota Probolinggo, Pasuruan, serta sejumlah daerah lain.
“Bahkan di DPRD Provinsi Jawa Timur itu, yang baru saja dilantik periode 2024-2029 itu pimpinan sementaranya kan perempuan. Ketua Sementara itu Anik Maslachah dari PKB, lalu Wakil Ketua Sementara itu Wara Sundari dari PDIP. Itu kan bukti juga bahwa di Jawa Timur hari ini peran dan keterlibatan perempuan sudah cukup besar dan signifikan,” tandasnya.
Lebih lanjut, pria yang juga menjabat Ketua PW Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Jawa Timur itu berharap agar pimpinan serta warga Aisyiyah dan Nasyiatul Aisyiyah (Nasyiah) sebagai organisasi otonom (Ortom) Muhammadiyah di kalangan perempuan mampu mengikuti dan lebih terlibat dalam pergumulan ataupun dinamika politik.
“Tentu harapannya agar warga Aisyiyah, lalu Nasyiatul Aisyiyah itu belajar ini, karena ruangnya saat ini bagi keterlibatan perempuan terbuka sangat lebar dan publik sudah menerima itu bukan lagi sebagai hal yang tabu seperti dulu,” katanya.
“Harapan kami tentu semoga ke depan ada warga Aisyiyah yang tampil di ruang publik, ada yang ikut berkontestasi, ada yang menempati pos-pos strategis di pemerintahan dan tersebar baik di eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun bidang-bidang lainnya,” imbuh Mirdasy.
