MAKLUMAT — Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PWM Jawa Timur, Muhammad Mirdasy menegaskan peran penting lembaga yang dipimpinnya untuk menjadi navigator bagi Muhammadiyah dalam konteks politik, utamanya dalam menghadapi Pilkada Serentak 2024.
“Jadi LHKP itu menavigasi Muhammadiyah dalam menyikapi diskursus-diskursus politik. Ibaratnya kan pembalap itu sopirnya, driver-nya itu punya navigator, yang mengarahkan si sopir itu,” ujar Mirdasy saat konsolidasi menghadapi Pilkada Serentak 2024 di Aula KH Mas Mansur, Kamis (5/9/2024).
Menurut Mirdasy, ada 3 hal yang harus dilakukan oleh Muhammadiyah melalui LHKP di seluruh daerah dalam kaitannya untuk menyukseskan Pilkada 2024 secara substansi.
“Pertama, LHKP itu harus menjadi tempat diskusi politik yang asyik, bernas dan bermakna. Dan harusnya pembicaraan atau diskusi di LHKP itu bukan berdasarkan isu, tapi berdasarkan data yang akurat,” sebutnya.
“Kedua, LHKP di daerah-daerah harus aktif ikut dalam pergumulan politik lokal masing-masing,” sambung pria yang juga Ketua PW Parmusi Jawa Timur itu.
Ketiga, lanjut Mirdasy, LHKP harus bisa menjadi wakil Muhammadiyah dalam arena politik local tersebut. Dia berpesan agar sebisa mungkin terjadi komunikasi dan koordinasi, serta sikap yang kompak dan solid dalam konteks politik antara LHKP dengan Muhammadiyah.
“Seharusnya ya jangan sampai LHKP itu dengan pimpinannya, dengan Muhammadiyah, nanti itu berbeda sikap, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri,” selorohnya.
Lebih lanjut, Mirdasy juga meminta para pengurus dan anggota LHKP di daerah-daerah agar berani berbicara di ruang publik terkait ide-ide dan pandangan-pandangan Muhammadiyah soal politik.
“Masih tidak banyak pengurus LHKP yang bicara, speak up di media. Menjadi LHKP itu harus berani speak up di media, supaya ada diskursus, supaya ada pandangan-pandangan khusus dari yang mewakili Muhammadiyah di media, di ruang publik,” tandas Mirdasy.
