![Sudarnoto Abdul Hakim (Foto: Antara)](https://maklumat.id/wp-content/uploads/2024/07/IMG-20240719-WA0012.jpg)
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional, Sudarnoto Abdul Hakim menyebut gerakanagen-agen Israel di Indonesia telah menyusup dalam berbagai bentuk, seperti dalam kegiatan-kegiatan sosial.
Sudarnoto menilai, agen-agen Israel tersebut hendak membangun citra bahwa masyarakat Indonesia telah terbuka dan membuka hubungan dengan negara Zionis itu.
Menurut dia, para agen Zionis Israel itu menyusup dengan berkedok gerakan-gerakan kemanusiaan guna menarik simpati terhadap Israel dan meredam dukungan publik terhadap Palestina.
“Gerakan itu bisa dalam gerakan kemanusiaan. Nanti program Israel dengan agen itu, seperti acara pemuda diundang ke Israel, lalu dibuat narasi bahwa masyarakat Indonesia sudah berdekatan dengan Israel dan ini upaya membuka hubungan diplomatik,” ujar aktivis Muhammadiyah itu di Kantor MUI, Jakarta, dikutip dari Kompas.com, Jumat (19/7/2024).
Lebih lanjut, Sudarnoto juga menyorot soal polemik pertemuan lima aktivis muda Nahdlatul Ulama (NU) dengan Presiden Israel Isaac Herzog beberapa waktu lalu.
Diketahui, dua dari kelima orang tersebut memiliki keterkaitan dengan MUI. Sudarnoto pun menegaskan, keduanya saat ini telah dinonaktifkan.
Sudarnoto berpesan, agar polemik kasus pertemuan lima aktivis muda NU dengan Presiden Israel itu bisa dijadikan pelajaran berharga untuk lebih waspada terhadap keberadaan serta gerakan-gerakan agen Zionis Israel di tanah air.
Semua pihak, kata dia, harus mewaspadai pergerakan para agen Zionis Israel supaya tidak terkecoh dengan narasi yang dibangun buat mendukung mereka melalui berbagai cara dan muslihat.
“Kasus lima aktivis menjadi pelajaran, berhati-hatilah, karena agen-agen ini akan terus bekerja di Indonesia, dan indikasinya banyak,” tandas Sudarnoto.
Sebagai informasi, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf memastikan kelima aktivis muda NU itu akan diberikan sanksi. Meski begitu, pemberian sanksi tersebut akan diserahkan ke masing-masing badan otonom (Banom) masing-masing yang menaunginya.