MAKLUMAT — Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Muslim Ayub, mengecam tindakan aparat penegak hukum yang memaksa menurunkan Ketua DPW Partai NasDem Sumatera Utara (Sumut), Iskandar, dari pesawat Garuda Indonesia GA 193 rute Kualanamu–Soekarno Hatta pada Rabu (15/10/2025).
Belakangan diketahui, tindakan tersebut merupakan salah tangkap. Muslim Ayub menyorot hal tersebut, yang disebutnya telah menelanjangi buruknya koordinasi antar aparat dan mencederai rasa keadilan publik.
“Ini bukan sekadar salah prosedur, ini penghinaan terhadap akal sehat dan hukum. Aparat telah mempermalukan warga negara di ruang publik, melanggar wilayah steril penerbangan, dan menabrak undang-undang yang seharusnya mereka jaga,” ujarnya dalam keterangan yang diterima Maklumat.id, Kamis (16/10/2025).
Menurutnya, tindakan aparat tersebut jelas melanggar Pasal 54 dan Pasal 344 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang secara tegas melarang siapa pun mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan.
Ia menilai intervensi ke dalam pesawat yang telah dinyatakan steril merupakan bentuk pelanggaran hukum udara yang tidak bisa ditoleransi. Kejadian salah tangkap tersebut, lanjutnya, menimbulkan gangguan operasional penerbangan dan melanggar protokol keamanan internasional.
“Garuda Indonesia sudah benar menolak intervensi karena pesawat berada dalam fase sterile area. Justru aparat yang menginjak-injak hukum dengan alasan kekuasaan. Ini tindakan liar yang mencoreng wibawa institusi,” tandas Muslim Ayub.
Menurutnya, peristiwa tersebut bukan sekadar isu penerbangan, tetapi soal keadilan dan supremasi hukum. “Ketika hukum dipakai sesuka hati, rakyat kehilangan rasa aman. Ini tamparan keras bagi citra penegakan hukum kita,” tambahnya.
Desak Kapolri Segera Jatuhkan Sanksi
Lebih jauh, Muslim Ayub mendesak Kapolri untuk segera menjatuhkan sanksi tegas kepada aparat yang terlibat dalam insiden tersebut.
“Kapolri harus menunjukkan bahwa institusi kepolisian masih punya nurani hukum. Jangan biarkan kesewenang-wenangan seperti ini dianggap normal. Setiap penyalahgunaan kewenangan harus diganjar hukuman tanpa kompromi,” tegasnya.
Selain itu, ia juga meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkuat kembali koordinasi lintas sektor, supaya area penerbangan sipil benar-benar steril dari intervensi non-otoritas.
“Rasa keadilan rakyat telah dilukai. Ketika aparat bertindak di luar hukum, negara wajib menegakkan hukum di atas mereka. Tidak ada yang lebih berbahaya dari kekuasaan tanpa batas dan tanpa tanggung jawab,” tandas Muslim Ayub.
