MAKLUMAT — Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyambut program Sekolah Rakyat, yang digagas Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul. Bahkan, Khofifah mengajukan 40 unit Sekolah Rakyat untuk dibangun di wilayah yang tengah ia pimpin.
Sekadar informasi, hadirnya Sekolah Rakyat dimaksudkan sebagai salah satu langkah untuk dapat memberikan akses pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga miskin.
Program ini akan mengusung konsep boarding school (sekolah berasrama), yang bertujuan membangun karakter siswa secara berkelanjutan. Setiap unit sekolah diperkirakan bakal menelan anggaran mencapai sekitar Rp100 miliar. Pemerintah daerah diminta menyiapkan lahan untuk pembangunannya.
“Pemerintah akan menyiapkan anggarannya kira-kira satu unit sampai dengan Rp100 miliar dan daerah diminta menyiapkan lahannya,” ujar Khofifah usai menghadiri prosesi Sertijab Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mojokerto di Gedung DPRD Kota Mojokerto, Rabu (5/3/2025).
Multiplier Effect
Menurut Khofifah, program tersebut akan menghasilkan dampak yang luas. “Ini adalah sesuatu yang sangat penting, multiplier effect-nya sangat banyak. Dalam waktu dekat pasti bisa menyerap tenaga kerja, dan dalam jangka panjang bisa mendorong peningkatan kualitas SDM kita, peningkatan IPM kita,” tambahnya.
Jika permohonan 40 unit Sekolah Rakyat untuk Jatim disetujui, maka total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp4 triliun. Sebab itu, ia menilai program tersebut sebagai langkah strategis menuju Indonesia Emas 2045, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
“Itu artinya bahwa sekian banyak tenaga kerja bisa kita rekrut dan kita bisa memberikan harapan bagi anak-anak warga yang terindikasi miskin ekstrem dan miskin,” terang Khofifah.
“Kalau Kota Mojokerto ini kan dikelilingi oleh Jombang dan Kabupaten Mojokerto, kemiskinannya masih di bawah 7 persen. Untuk kapasitas saya belum tahu detailnya ya kawan-kawan. Karena ini sekolah berasrama, saya rasa ini akan memberikan percepatan peningkatan kualitas SDM di mana saja,” imbuhnya.
Undang 3 Menteri Terkait dan Seluruh Kepala Daerah
Lebih lanjut, untuk memastikan kelancaran program Sekolah Rakyat itu, Khofifah mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur berencana mengundang tiga menteri terkait, yakni Mensos Gus Ipul, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, serta Mendes-PDT Yandri Susanto, guna membahas persiapan lebih lanjut.
Bersamaan dengan itu, Pemprov Jatim juga meminta seluruh Kepala Daerah se-Jawa Timur agar hadir langsung dan tidak diwakilkan, untuk mengikuti pertemuan dengan ketiga menteri tersebut.
“Kita merencanakan mengundang tiga menteri itu, Mensos, Menteri ATR-BPN, dan Mendes-PDT, tanggal 9 (Maret 2025) ini. Mudah-mudahan tiga menteri ini bisa hadir. Saat ini kita sudah siapkan dan para Kepala Daerah kami minta tidak diwakilkan. Memang ini harus kerjanya cepat, sat-set,” ungkapnya.
Khofifah mengatakan, kuota sebanyak 40 unit Sekolah Rakyat tersebut nantinya akan dibagi ke 38 kabupaten/kota di Jawa Timur. Kemudian, dua unit tambahan ditempatkan di wilayah yang luas dan berpenduduk padat, seperti Malang dan Jember.
