MAKLUMAT — Sejumlah kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) meminta Presiden memastikan tidak ada menteri, pejabat negara, maupun pihak yang berada di bawah pemerintah mengintervensi Muktamar ke-35 NU. Pesan itu disampaikan dalam pertemuan tertutup para kiai sepuh di Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, Rabu (26/8/2026).
Pertemuan tersebut berlangsung lebih dari satu jam, sehari menjelang pembukaan Muktamar ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.
Para kiai sepuh mengeluarkan tujuh imbauan moral. Salah satu poin utama meminta pemerintah menjaga jarak dari proses internal organisasi agar muktamar berlangsung jujur, demokratis, dan bermartabat.
Juru Bicara Kiai Sepuh, KH Muhibul Aman Ali mengatakan para ulama prihatin terhadap munculnya dugaan pengondisian, intimidasi, hingga isu karantina peserta menjelang muktamar.
“Nasihat ini adalah tausiyah, bentuk kasih sayang mendalam para kiai sepuh kepada NU,” ujar Muhibul dikutip, Kamis (27/8/2026).
Menurut dia, terdapat pula dugaan oknum tertentu yang membawa-bawa nama pemerintah untuk memberikan tekanan psikologis kepada peserta muktamar atau muktamirin. Para kiai sepuh menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan karena dapat merusak proses demokrasi organisasi sekaligus mencederai marwah NU.
Polemik Karantina Muktamirin
Isu karantina mencuat setelah sejumlah peserta dari berbagai daerah dilaporkan transit di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya, sebelum diberangkatkan menuju lokasi muktamar di Jombang.
Penempatan peserta di Surabaya itu kemudian memunculkan pertanyaan di tengah publik. Sejumlah pihak mempertanyakan mengapa peserta tidak langsung menuju Jombang dan harus lebih dulu berada di Asrama Haji Sukolilo.
Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mizan Majalengka, KH Maman Imanulhaq, sebelumnya menyatakan keprihatinannya terhadap dugaan pengondisian peserta. Menurut dia, jika benar terjadi, praktik tersebut berpotensi mencederai proses dan marwah Muktamar NU.
Kiai Sepuh Ingatkan Bahaya Intervensi
Pertemuan di Lirboyo menjadi sinyal kuat bahwa persoalan muktamar tidak hanya menyangkut perebutan kepemimpinan. Para kiai sepuh juga menyoroti bagaimana proses pengambilan keputusan di dalam organisasi harus terbebas dari tekanan politik maupun kekuasaan.
Muhibul menegaskan para kiai ingin Muktamar ke-35 NU berjalan dengan prinsip kejujuran dan demokrasi. Para kiai bahkan mengingatkan bahwa proses yang tidak jujur dapat menjadi preseden buruk bagi perjalanan NU ke depan.
“Kami ingin Muktamar ke-35 NU di Jombang berjalan jujur, demokratis, dan menjaga marwah ulama,” tegasnya.
Muktamar NU Bukan Arena Kekuasaan
Peringatan para kiai sepuh menunjukkan bahwa independensi Muktamar NU menjadi isu penting menjelang pemilihan kepemimpinan dan pengambilan keputusan strategis organisasi.
Muktamar semestinya menjadi ruang bagi para peserta menentukan arah NU berdasarkan kepentingan organisasi dan umat. Ketika muncul dugaan intervensi, intimidasi, atau pengondisian peserta, persoalannya bukan lagi sekadar teknis penyelenggaraan.
Jika tudingan tersebut tidak dijelaskan secara terbuka, kecurigaan akan terus berkembang. Sebaliknya, transparansi dan kebebasan peserta dalam menentukan pilihan dapat menjadi modal penting untuk menjaga legitimasi hasil Muktamar ke-35 NU.
Pesan para kiai sepuh kepada Presiden juga memperlihatkan satu hal penting: pemerintah memiliki kepentingan menjaga stabilitas, tetapi stabilitas tidak boleh dibangun dengan mencampuri ruang independensi organisasi masyarakat.
Muktamar NU membutuhkan kebebasan, bukan tekanan. Muktamar NU membutuhkan adab demokrasi, bukan transaksi kekuasaan.
