MAKLUMAT — “Jika saya membeli sebuah mobil, penjualnya tidak akan bertanya: pak, bapak bisa menyetir? Pertanyaan semacam itu tidak perlu karena jika saya tidak bisa menyetir saya dapat memasang iklan di koran ‘Dicari Sopir’. Tidak bisa diragukan, akan ada antrian calon di depan pintu saya.”
Kalimat di atas terlontar dari Kiai Abdul Wahab Chasbullah pada 1952—sebagai bentuk respon balik atas pertanyaan bernada sarkastis pemimpin partai Majelis Syoro Muslimin Indonesia (Masyumi), Isa Anshary.
Isa Anshary, dengan nada meremehkan, bertanya kepada Kiai Wahab: apakah NU sudah punya cukup tokoh untuk mengisi kursi menteri, duta besar, dan gubernur—apakah NU punya cukup dokter, pengacara, insinyur untuk mengurus negara?
Konteks pertanyaan itu muncul tidak lama setelah NU memutuskan keluar dari Masyumi dan berdiri sebagai partai politik yang mandiri (Partai NU).
Mencermati Respon Balik Mbah Wahab
Jawaban Mbah Wahab—sapaan akrabnya—itu terlihat sederhana, tapi sebetulnya menyimpan pesan politik yang tajam dan sarat makna. Dari jawaban Mbah Wahab itu—yang merepresentasi elite NU saat itu—mencerminkan situasi dimana NU sebagai entitas organisasi—dalam sejarahnya tidak pernah merasa inferior berhadapan dengan instrumen kekuasaan.
Mbah Wahab hadir dengan wajah politik NU yang tidak gentar dengan pertanyaan yang seolah hendak menohok dengan mempertanyakan kapasitas NU. Bagi Mbah Wahab, kekuasaan dan jabatan bukan soal siapa yang lebih dulu memegang gelar akademik, melainkan siapa yang mampu memenangkan kepercayaan publik.
Ketersedian ahli dan teknokrat adalah kamar tersendiri. Yang lebih penting dari itu adalah siapa yang punya kendali kemudi atas kekuasaan.
Tujuh dekade lebih setelah dialog itu—di Tengah hiruk pikuk Suksesi Mukatamar ke-35 NU yang dijadwalkan berlangsung di Jombang, Jawa Timur, pada 27–30 Agustus 2026—membaca kembali pemikiran dan kiprah Mbah Wahab dalam orbit kekuasaan dan kenegeraan menjadi penting.
Membaca jejak Mbah Wahab dalam hal ini, bukan dalam kerangka bernostalgia dengan sejarah Tokoh NU masa lalu—melainkan untuk memahami akar dari watak politik NU yang dikenal moderat dan akomodatif, namun tetap punya daya tawar yang tak bisa dianggap remeh.
Sebuah pembacaan ulang akan akomulasi perjalanan NU—dari ormas sosial keagamaan ke oposisi kekuasaan, dan dari jalan partai ke Khittah politik 1926.
Arsitek yang Berpijak di Dua Kaki
Kiai Wahab bukan sekadar pendiri organisasi. Ia adalah arsitek yang meletakkan fondasi kelembagaan NU pada masa-masa paling rentan—di saat organisasi keagamaan harus berhadapan dengan realitas kolonial, lalu dengan tuntutan revolusi kemerdekaan, dan kemudian dengan kompleksitas demokrasi parlementer yang penuh tarik-menarik ideologis.
Salah satu warisan besarnya adalah syair “Yalal Wathan“, yang mengajarkan bahwa cinta tanah air adalah bagian dari iman—hubbul wathan minal iman. Gagasan ini bukan sekadar jargon nasionalisme yang ditempelkan pada teologi. Ia adalah rumusan teologis-politik yang menyatukan dua identitas yang kerap dipertentangkan: identitas sebagai muslim dan identitas sebagai warga bangsa.
Bagi kalangan santri yang saat itu masih dipandang sebelah mata oleh kelompok modernis-nasionalis sekuler, rumusan ini memberi legitimasi keagamaan sekaligus kebangsaan sekaligus bahwa tidak ada pertentangan antara menjadi santri yang taat dan menjadi warga negara yang setia.
Dari sinilah lahir watak dasar politik NU: tidak antagonistik terhadap negara, tetapi juga tidak larut sepenuhnya ke dalamnya. NU memosisikan diri sebagai kekuatan yang berdiri di atas dua kaki—keulamaan dan kenegaraan—dan Kiai Wahab adalah figur yang paling piawai mensinergikan keduanya.
Ia bukan hanya kiai dengan wawasan keagamaan yang dalam, tetapi juga organisator dan negosiator ulung yang memahami betul bagaimana kekuasaan bekerja, bagaimana koalisi dibangun, dan kapan harus maju atau mundur dalam pertarungan politik.
Di zaman ketika sebagian kalangan Islam memandang nasionalisme sebagai gagasan asing, kafir, produk pikiran Eropa, Mbah Wahab justru menyanyikan Yalal Wathan sebagai ayat: cinta tanah air, bagian dari iman.
Spirit kebangsaan yang diusung Kiai Wahab ini pada gilirannya menjadi aksioma bahwa politik dan kenegaraan tidak lagi bisa dianggap hanya urusan orang luar pesantren saja. Politik menjadi kesinascayaan dan tanggung jawab sejarah yang melekat pada kaum santri.
Fatsun Politik Moderat NU
Dalam konteks ini, analogi “mobil dan sopir” yang Mbah Wahab lontarkan kepada Isa Anshary sesungguhnya menyimpan filosofi politik yang jauh lebih dalam dari sekadar jawaban balasan yang witty.
Suatu fatsun politik NU yang berwatak luwes dan moderat: siap berkompetisi ketika perlu, tetapi juga siap berkolaborasi ketika situasi menuntut akomodasi.
Watak moderat NU itu pulalah pada tahun 1952 di bawah kepemimpinan KH Abdul Wahab Chasbullah, NU memutuskan keluar dari Partai Masyumi karena ketidakcocokan struktural, lalu mendirikan Partai NU sebagai kendaraan politik mandiri.
Keputusan yang tampak berisiko itu justru berbuah manis. Pada Pemilu 1955 yang jadi penanda pemilu multipartai pertama Indonesia, Partai NU berhasil meraup sekitar 6,9 juta suara atau setara 18,41 persen total suara nasional dengan mengamankan 45 kursi DPR dan bertengger di peringkat ketiga, di bawah PNI dan Masyumi, tapi di atas PKI.
Pencapaian ini bukan kebetulan. Ia ditopang basis massa kultural yang solid, jaringan pesantren yang mengakar, dan kepercayaan warga nahdliyin terhadap para kiai yang turun langsung berkampanye.
Di titik ini, NU membuktikan sesuatu yang akan terus berulang sepanjang sejarahnya: kekuatan kultural bisa dikonversi menjadi kekuatan elektoral kapan saja dibutuhkan.
Dipaksa Melebur, Memilih Pulang
Kejayaan politik itu tak bertahan lama menghadapi konsolidasi kekuasaan Orde Baru. Setelah sempat mengikuti Pemilu 1971, pada 1973 pemerintahan Soeharto menjalankan kebijakan fusi partai politik.
Partai NU dipaksa melebur bersama Parmusi, PSII, dan Perti ke dalam satu wadah tunggal bernama Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Peleburan itu bukan pernikahan yang mesra. Represi politik dan konflik internal di tubuh PPP membuat banyak tokoh NU merasa organisasi mereka kehilangan arah, terjebak dalam politik praktis yang justru mengikis energi keagamaan dan kemasyarakatan yang menjadi ruh pendiriannya.
Dari keresahan itu lahirlah gagasan besar: kembali ke jati diri NU asli. Gagasan ini dimatangkan oleh KH Achmad Siddiq dan didorong kuat oleh tokoh muda bernama Abdurrahman Wahid, yang kelak dikenal dunia sebagai Gus Dur.
Momentum bersejarah itu disahkan dalam Muktamar Ke-27 NU di Situbondo pada 1984, yang kemudian dikenal berhasil melahirkan peristiwa Monomental bernama Khittah 1926. Sejak keputusan khittah 1926 itulah NU secara struktural resmi keluar dari politik praktis, meninggalkan PPP, dan menegaskan diri sebagai organisasi keagamaan yang tidak terikat dengan partai politik manapun.
Di balik keputusan berat ini ada tiga sosok kunci. KH Achmad Siddiq merumuskan argumen teologis yang menjembatani Islam dan Pancasila, sehingga NU menjadi ormas Islam pertama yang menerima Pancasila sebagai asas tanpa mengorbankan akidah. KH As’ad Samsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Situbondo, memberi legitimasi spiritual sebagai tuan rumah sekaligus pelindung muktamar.
Sementara Gus Dur bergerak di lapisan generasi muda, mengonsolidasikan kiai-kiai muda lewat forum diskusi Majelis 24, sebelum akhirnya terpilih sebagai Ketua Umum Tanfidziyah PBNU untuk pertama kalinya.
PKB dan Ekspresi Khittah Politik NU
Khittah 1926 menegaskan jarak NU dari politik praktis, tetapi jarak itu tak pernah benar-benar steril.
Runtuhnya Orde Baru pada 1998 memicu desakan besar dari warga nahdliyin yang menginginkan wadah politik baru.
PBNU merespons dengan memfasilitasi lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa pada 23 Juli 1998, ditandatangani para kiai sepuh termasuk Gus Dur dan beberapa Kiai lainnya. PKB lahir sebagai “anak kandung” NU, saluran politik resmi bagi warga nahdliyin.
Sinergi keduanya begitu kuat sehingga berhasil mengantarkan Gus Dur menjadi Presiden RI keempat pada 1999, capaian tertinggi yang pernah diraih tokoh NU dalam politik nasional. Namun hubungan mesra NU-PKB sempat sebagai akibat dari dinamika internal PKB antara barisan Gus Dur, sebagai Ketua Dewan Syura dan Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Tanfidziyah.
Sejak itu, relasi PBNU dan PKB berjalan dalam pola “panas dingin” yang bertahan hingga kini. Walau secara kultural, keduanya tak bisa sepenuhnya dipisahkan karena mayoritas kader dan pemilih PKB di daerah adalah warga NU sendiri.
Namun secara struktural, di bawah kepemimpinan Gus Yahya, PBNU berulang kali menegaskan netralitas organisasi terhadap partai politik manapun, termasuk PKB, demi menjaga kesucian Khittah 1926.
Ketegangan elite pun kerap memanas, terutama menjelang pemilu, saat perebutan pengaruh atas suara nahdliyin kembali menguat.
Akomodasi sebagai Strategi Bertahan
Melihat rangkaian sejarah ini, jelas bahwa politik akomodasi bukan sekadar taktik situasional NU, melainkan pola yang berulang dan hampir menjadi identitas.
Dari Partai NU ke fusi paksa PPP, dari Khittah 1926 ke PKB, organisasi ini terus-menerus menyesuaikan bentuk hubungannya dengan kekuasaan tanpa pernah benar-benar melepaskan pengaruhnya di ranah politik.
Karena itu, janji para kandidat Ketua Umum PBNU untuk menjaga Muktamar Ke-35 tetap sejuk dan bebas intervensi perlu dibaca dalam bingkai sejarah panjang ini.
Bukan untuk meragukan ketulusan mereka, melainkan untuk memahami bahwa godaan kekuasaan terhadap NU bukan ancaman baru. Ia selalu ada, berganti wajah dari satu era ke era berikutnya, dan yang membedakan setiap generasi kepemimpinan NU hanyalah seberapa piawai mereka menjaga marwah NU sebagai ormas sosial keagamaan, sekaligus memanfaatkan pengaruh–tanpa harus kehilangan ruh jam’iyah diniyah ijtima’iyah yang menjadi alasan organisasi ini didirikan satu abad silam.***
*) Penulis: Abdul Khalid Boyan
Peneliti LPPM Universitas Sunan Gresik
