SELEPAS bangsa Indonesia meraih kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, ibu kota negara Indonesia sempat berpindah-pindah ke sejumlah daerah, hingga akhirnya kembali ke Jakarta pada tahun 1950.
Lebih dari 7 dekade lamanya ibu kota negara Indonesia berada di DKI Jakarta, pada tahun 2024, resmi dipindahkan secara bertahap ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Terhitung selepas berpindahnya ibu kota Indonesia ke IKN Nusantara, maka sudah ada 5 daerah yang menjadi ibu kota Indonesia. Masing-masing adalah Jakarta, Yogyakarta, Bireuen, Bukittinggi, dan kini IKN Nusantara.
Ceritanya, pada tahun 1945, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia (RI) dilangsungkan pada 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur No 56, Jakarta. Sejak itu, Jakarta menjadi ibu kota negara, yang menjadi pusat kegiatan politik dan pemerintahan Soekarno-Hatta.
Kemudian pada tahun 1946, pasukan Belanda masuk ke Jakarta dan membuat situasi di ibu kota tidak lagi kondusif dan aman. Ibu kota negara akhirnya harus dipindahkan sementara, dan secara diam-diam ke Yogyakarta.
Sultan Hamengkubuwono IX menyarankan perpindahan tersebut pada tanggal 2 Januari 1946. Proses pemindahan ibu kota itu kemudian disusul dengan kedatangan Presiden Soekarno ke Yogyakarta. Selama periode ini, pusat pemerintahan dilakukan di Gedung Agung Yogyakarta.
Perpindahan ibukota juga terjadi pada tahun 1948. Ketika itu, situasi yang belum stabil pada akhirnya membuat Yogyakarta berhasil diduduki Belanda, melalui agresi militer, penawanan serta penangkapan dan pengasingan terhadap sejumlah tokoh dan petinggi negara, termasuk Presiden dan Wakil Presiden RI.
Atas situasi tersebut, ibu kota negara sempat dipindahkan ke Bireuen, Aceh. Namun, pemindahan ini hanya bertahan selama sekitar sepekan. Selanjutnya, lantaran situasi masih dalam keadaan genting, akhirnya ibu kota Indonesia dipindahkan ke Bukittinggi, yang terhitung sejak 19 Desember 1948. Menteri Kemakmuran, Sjafruddin Prawiranegara yang berada di Bukittinggi pada saat itu, diberikan mandat untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera.
Namun, pasca serangan umum 1 Maret 1949, setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sesuai kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB), pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) dibentuk dan ibu kota negara akhirnya dikembalikan ke Yogyakarta hingga 27 Desember 1949.
Lalu pada tahun 1950, yakni pasca bubarnya RIS dan Indonesia menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ibu kota negara Indonesia akhirnya kembali berkedudukan di Jakarta. Pusat pemerintahan di Jakarta berlangsung selama lebih dari 7 dekade lamanya, meskipun sempat terdapat wacana-wacana untuk memindahkan ibu kota, seperti ke Palangkaraya (1957 dan 2013), hingga Jonggol (1997), semua itu urung terlaksana dan bertahan hingga 2024.
Kini, pada tahun 2024, wacana pemindahan ibu kota yang pertamakali dilontarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tahun 2017 akhirnya terwujud. Pusat pemerintahan Indonesia akhirnya berpindah dari Jakarta ke IKN yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Alasannya, Jakarta disebut memiliki beban tinggi dengan kepadatan penduduk mencapai 16,7 ribu jiwa/km2, permasalahan lingkungan, hingga soal lalu lintas yang sangat padat/macet. Jakarta dinilai tidak lagi cocok sebagai ibu kota negara, sehingga dipilih daerah lain, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur.
Pemindahan ibu kota telah dilakukan secara bertahap dari Jakarta ke IKN Nusantara. Upacara peringatan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024 di Istana Garuda, IKN menjadi salah satu penanda mulai beroperasinya ibu kota baru Indonesia tersebut.
Reporter: Ubay NA
