MAKLUMAT – Muktamar X PPP yang digelar Sabtu (27/9) berakhir kisruh. Dua kubu, masing-masing mendukung Mardiono dan Agus Suparmanto sama-sama mengklaim sebagai ketua umum terpilih. Kondisi ini membuat Eksponen Fusi 1973 prihatin dan sangat keceewa.
Melalui putri pendiri Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) Irene Rusli, Eksponen Fusi 1973 menilai Muktamar X telah menzalimi para muktamirin yang datang dengan niat baik. “Kasihan para muktamirin ini telah dizalimi. Eksponen Fusi 1973 sepakat meminta Menkumham tidak melegalkan kedua calon, karena pendaftaran mereka cacat hukum dan melanggar AD/ART partai,” tegas Irene Rusli, Selasa (30/9).
Irene menambahkan kedua calon ketua umum yang tengah bertikai sebaiknya tidak memaksakan diri. Keputusan ini penting untuk menyelamatkan PPP dari praktik politik individu dan jangka pendek yang bisa meruntuhkan partai.
Hal senada diungkapkan Ketua Umum Parmusi Husnan Bey Fananie. Ia menekankan penyelesaian konflik hanya bisa dilakukan dengan mengembalikan semangat partai kepada akar sejarahnya, yakni fusi politik Islam tahun 1973 yang menyatukan Parmusi, NU, Perti, dan Sarekat Islam (SI).
“Tragedi Muktamar telah mencoreng wajah PPP dan memalukan umat Islam. Kita harus menyelamatkan PPP dari praktik politik tak terpuji, yang menjauh dari prinsip moral ajaran Islam,” ujar Husnan.
Menurutnya, Muktamar X PPP gagal memberi ruang kader partai untuk bersaing secara sehat. Ia menyerukan seluruh muktamirin menjadikan momen ini sebagai kebangkitan PPP dengan meneguhkan semangat persatuan, sebagaimana diwariskan para pendiri melalui Fusi 1973.
Pengurus Sarekat Islam Imam Cokroaminoto juga menegaskan PPP bukan milik satu orang atau segelintir elite. Karena itu, kembali ke semangat Fusi 1973, yakni persatuan, integritas, dan khittah perjuangan partai sangatlah penting.
Sementara itu, Cendekiawan Muslim TB Massa Djafar menilai konflik PPP tidak akan selesai jika masih dikendalikan politik transaksional, money politics, dan broker politik. Ia menekankan perlunya mekanisme checks and balances internal partai serta penguatan representasi politik umat Islam.
