MAKLUMAT – Tragedi KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali yang menewaskan empat orang membuat prihatin banyak pihak. DPRD Jawa Timur untuk mendesak pemerintah memperbaiki layanan transportasi laut, khususnya aspek keselamatan dan pengawasan armada.
Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim, menilai kecelakaan itu terjadi akibat lemahnya pengawasan terhadap kelayakan kapal dan penerapan standar keselamatan.
Ia menyebut faktor human error dan kelalaian pengelola sebagai penyebab utama.
“Ini menjadi keprihatinan bersama. Jangan sampai demi operasional murah, aspek keselamatan diabaikan,” tegas Abdul Halim di Surabaya, Kamis (3/7/2025).
Komisi D mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap armada kapal penyeberangan di Jawa Timur, terutama milik PT ASDP. Menurut Halim, banyak kapal yang sudah tidak layak operasi tapi tetap dioperasikan.
“Kapal harus dinilai kelayakannya secara berkala. Bila sudah tidak layak, sebaiknya tidak dioperasikan. Keselamatan penumpang adalah yang utama,” kata Halim.
Selain armada, Komisi D juga menyoroti buruknya standar pelayanan di sektor transportasi laut. Meski berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan, DPRD Jatim akan merekomendasikan evaluasi sistemik ke pemerintah pusat.
“Kejadian ini menunjukkan lemahnya kedisiplinan pengelola kapal. Harus ada perbaikan total, dari hulu hingga hilir,” tegas Halim, politisi Partai Gerindra asal Madura.
Dari informasi awal yang diterima Komisi D, kapal diduga mengalami kebocoran pada bagian mesin. Setelah mesin mati, kapal terseret arus deras dan ombak besar hingga akhirnya tenggelam.
“Kondisi kapal dilaporkan kotor dan tidak terawat. Diduga kuat terjadi kebocoran pada mesin,” ujar Halim.
